Skandal Penyadapan Ilegal (8): "Matinya Demokrasi, Ketika Kritik Berhenti Sebelum Diucapkan"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-83)

Narasi Pembuka: Jika esai-esai sebelumnya membedah aktor dan arsitektur. Esai ini membedah korban yang paling sunyi. Skandal penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit dan dua perwira tinggi Polri bukan hanya perkara pidana terhadap Presiden Prabowo. Ia adalah serangan sistematis terhadap demokrasi itu sendiri. Sebuah operasi yang tidak menembak lawan. Tetapi mencabut keberanian mereka untuk berbicara. Dan di ruang sunyi yang diciptakannya. Yang tersisa bukanlah kedaulatan rakyat. Melainkan ketakutan yang diproduksi oleh negara terhadap warganya sendiri.


Bukan Presiden yang Dibungkam, Melainkan Rakyat yang Diawasi

Amnesty International Indonesia merumuskan apa yang sering luput dari perhatian publik: “Ini tidak hanya soal penyadapan presiden. Tapi penyadapan gerak-gerik politisi, pengusaha, jurnalis, dan aktivis”. 

Ada dugaan jumlah korban penyadapan selama 2025–2026 bisa mencapai ratusan orang. Termasuk aktivis, jurnalis, politisi oposisi, dan pembela hak asasi manusia. 

Jika dugaan itu benar, maka yang sedang dibangun bukanlah investigasi terhadap kejahatan. Melainkan pemetaan sistematis terhadap seluruh suara kritis di negeri ini. Sebuah arsip tentang siapa yang berani berbicara. Dengan siapa mereka berbicara. Dan apa yang mereka rencanakan.

Pengamat kepolisian ISESS, Bambang Rukminto, membaca fenomena ini melalui lensa Michel Foucault: panopticism. Kekuasaan pengawasan, katanya, “bekerja bukan hanya melalui tindakan mengawasi. Tetapi juga melalui penciptaan ketakutan bahwa setiap orang mungkin sedang diawasi”. 

Dalam panoptikon, subjek tidak perlu benar-benar diawasi. Yang penting adalah kemungkinan bahwa ia diawasi. Dan ketika kemungkinan itu tertanam dalam kesadaran publik, individu mulai “membatasi komunikasi, kritik, dan ekspresi karena merasa tidak memiliki ruang privat”. 

Di titik ini, penyadapan berhenti menjadi persoalan teknis dan berubah menjadi teknologi pembungkaman. Ia tidak perlu menangkap siapa pun. Ia hanya perlu membuat setiap orang merasa bahwa percakapan mereka mungkin sedang direkam.

Pers yang Kehilangan Hak Tolak

Dampak paling langsung dan paling merusak terjadi pada kebebasan pers. Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) mengecam penyadapan terhadap kalangan media sebagai “ancaman serius terhadap kemerdekaan pers. Perlindungan narasumber. Dan keberlangsungan demokrasi”. 

Sekretaris Jenderal SAJID, Selo Ruwandanu, menegaskan bahwa “penyadapan tanpa izin terhadap jurnalis dan pimpinan redaksi adalah kejahatan serius” yang melanggar UU Pers. Bahkan telah mencederai Hak Tolak yang melekat pada diri jurnalis untuk melindungi kerahasiaan identitas narasumber.

Yang sedang dihancurkan di sini bukan sekadar privasi individu wartawan. Melainkan prasyarat epistemik demokrasi. Kemampuan publik untuk mengetahui apa yang dilakukan kekuasaan. 

Ketika narasumber tidak lagi percaya bahwa identitasnya aman. Mereka berhenti berbicara. Ketika jurnalis tidak lagi yakin bahwa komunikasinya tidak dipantau. Mereka berhenti menyelidiki. 

Dalam bahasa YLBHI, penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat membongkar identitas narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum, serta jaringan pembela HAM”. Dengan kata lain, yang disadap bukan hanya telepon. Yang disadap adalah seluruh ekosistem pengawasan publik yang memungkinkan demokrasi berfungsi.

Chilling Effect: Ketika Kritik Berhenti Sebelum Diucapkan

Konsep chilling effect bukanlah metafora. Ia adalah fakta empiris yang telah lama dikenal dalam studi hukum dan kebebasan sipil. SMI menyebutnya sebagai “efek gentar yang membungkam kritik terhadap penguasa”. 

Bambang Rukminto memperingatkan bahwa penyadapan tanpa dasar hukum dapat menciptakan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi demokratis. Dan efek ini bekerja secara asimtotis. Ia tidak membutuhkan korban yang banyak. Ia hanya membutuhkan satu contoh yang cukup menakutkan untuk membuat ribuan orang lain memilih diam.

Di sinilah politik busuk penyadapan mencapai tujuannya yang paling dalam. Ia tidak perlu memenjarakan semua pengkritik. Ia hanya perlu membuat satu atau dua orang menjadi contoh. Seperti Listyo Sigit yang diangkat ke pusat kekuasaan justru setelah dugaan penyadapan berlangsung. Sehingga pesan yang tersampaikan ke publik adalah: Tidak ada yang aman. 

Bahkan orang kepercayaan presiden sekalipun. Ketika pesan itu tertanam. Demokrasi tidak perlu dibubarkan. Ia cukup dijinakkan. Oposisi tidak perlu dibungkam. Ia cukup diawasi sampai berhenti berbicara. Dan pers tidak perlu ditutup. Ia cukup kehilangan narasumber yang berani.

Institutional Capture: Ketika Negara Menjadi Alat Kepentingan

SMI menyebut aspek paling krusial yang harus dibongkar adalah aliran dan penggunaan informasi hasil sadapan. Mereka memperingatkan bahwa penguasaan informasi strategis milik presiden dan pejabat tinggi “rentan memicu risiko keamanan nasional jika dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang”. Sementara sadapan terhadap partai politik dan pengusaha “berpotensi dijadikan alat tekan, pemetaan konflik, negosiasi koalisi, maupun persaingan bisnis yang merugikan publik”. 

Inilah yang mereka sebut sebagai institutional capture atau pembajakan institusi: “Lembaga publik yang seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat justru didorong melayani kepentingan pribadi, kelompok politik, atau jaringan bisnis tertentu”.

Amnesty International Indonesia memperkuat analisis ini dengan menegaskan bahwa kasus ini tidak semestinya dibaca sebagai konflik pribadi antara Jokowi dan Prabowo. 

Usman Hamid menyatakan bahwa “pemerintahan Jokowi bertanggung jawab atas pembangunan ekosistem pengawasan tanpa pengawasan yudisial. Sedangkan pemerintahan Prabowo dinilai mewarisi dan melanggengkan sistem tersebut”. Dengan kata lain, yang sedang kita saksikan bukanlah pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Melainkan dua rezim yang berbagi arsitektur pengawasan yang sama. Dan keduanya bertanggung jawab atas kelanjutannya.

Kesimpulan: Demokrasi yang Disadap adalah Demokrasi yang Sudah Mati Sebelum Dibunuh

Kritik yang paling menghunjam bukanlah bahwa penyadapan ini melanggar hukum. Itu sudah jelas. Kritik yang menghunjam adalah bahwa penyadapan ini berhasil. Ia berhasil membuat jurnalis takut kehilangan narasumber. Ia berhasil membuat aktivis memilih diam. Ia berhasil membuat oposisi menghitung ulang risiko sebelum berbicara. Dan ia berhasil membuat publik percaya bahwa tidak ada ruang yang benar-benar aman untuk mengkritik kekuasaan. 

Dalam bahasa Foucault, panoptikon telah bekerja. Bukan karena semua orang diawasi. Tetapi karena semua orang merasa mungkin diawasi. Dan di ruang yang dipenuhi kemungkinan itu, demokrasi tidak perlu dibunuh. Ia cukup dijinakkan sampai mati perlahan. 

Yang tersisa bukanlah negara yang otoriter. Melainkan negara yang berpura-pura demokratis sambil mengintip warganya sendiri. Dan itu, pada akhirnya, adalah bentuk kematian demokrasi yang paling sunyi.

Ah, Jenderal. Masa demokrasi mau "dibunuh" juga...!!

Tuanku Imam Bonjol: Seorang Sufi, Bukan Wahabi

Narasi Pemicu: Nama Tuanku Imam Bonjol nyaris selalu berdampingan dengan dua kata: Padri dan Wahabi. Di buku pelajaran, ia digambarkan sebagai pemimpin gerakan puritan yang ingin membersihkan Islam Minangkabau dari praktik bid’ah. Terinspirasi ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab Saudi. Label itu begitu melekat. Seolah tak perlu diuji lagi. Padahal, jika kita membaca ulang sejarah dengan lebih jujur, ada yang ganjil. Bagaimana mungkin seorang “Wahabi” menjadi murid dan pengamal tarekat Sufi? Bagaimana mungkin gerakan yang disebut anti-tasawuf justru lahir dari rahim jaringan tarekat yang paling mapan di Nusantara?

Keahlian di Bidang Tasawuf

Mari mulai dari biografi yang jarang dikutip. Tuanku Imam Bonjol, yang bernama asli Muhammad Syahab, bukan hanya ahli fikih. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ia memiliki keahlian di bidang tasawuf. 

Ia disebut sebagai murid Syekh Mansur Padang Guci. Seorang ulama Tarekat Naqsyabandiyah yang berasal dari Persia. Pada 1818, ia memperdalam ilmu Tarekat Naqsyabandiyah di Bonjol. 

Ini bukan keterangan sembarangan. Ia menunjukkan bahwa Imam Bonjol adalah bagian dari jaringan spiritual yang justru paling ditolak oleh Wahabisme. Kaum Wahabi di Arab Saudi menentang keras praktik tasawuf dan tarekat karena dianggap berlebihan dalam berhubungan dengan Allah. 

Jika Imam Bonjol benar-benar Wahabi. Mengapa ia justru menekuni jalan spiritual yang mereka kutuk?

Gerakan Padri diatas Fondasi Tarekat

Bukan hanya Imam Bonjol secara pribadi. Gerakan Padri yang ia pimpin pun dibangun di atas fondasi tarekat. Sebuah catatan ensiklopedis menyebutkan bahwa gerakan Padri “dibangun di atas gerakan pembaruan Minangkabau sebelumnya. yang diprakarsai oleh dua tarekat Sufi utama” yang menjadi instrumen penyebaran Islam di dataran tinggi Sumatra: Naqsyabandiyah dan Syattariyah. 

Bahkan, strategi dakwah kaum Padri disebut menggunakan “pendekatan tarekat dan tasawuf” untuk menyentuh hati masyarakat. Ini adalah fakta yang membalikkan narasi arus utama. Jika inti gerakan Padri adalah tarekat. Maka menempelkan label Wahabi padanya adalah kekeliruan historis yang serius.

Merayakan Maulid Nabi

Bukti lain datang dari praktik keagamaan. Kaum Padri, di bawah kepemimpinan Imam Bonjol, sama sekali tidak menentang ziarah kubur. Praktik yang justru paling keras dikecam Wahabi. 

Mereka juga masih merayakan Maulid Nabi, sebuah tradisi yang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya dianggap bid’ah. Jika Imam Bonjol adalah Wahabi, mengapa ia membiarkan praktik yang menjadi sasaran utama gerakan puritan itu tetap hidup? Ini bukan sekadar detail kecil. Ini adalah bukti bahwa identitas keagamaannya tidak cocok dengan label yang dilekatkan padanya.

Darimana Label Wahabo Berasal?

Lalu dari mana label “Wahabi” itu berasal? Sejarah menunjukkan bahwa orang pertama yang menduga gerakan Padri sebagai Wahabi adalah Pieter Johannes Veth. Seorang ahli bahasa dan kebudayaan Timur asal Belanda yang belum pernah sekali pun datang ke Nusantara. 

Veth melihat kesamaan metode kekerasan. Lalu menyimpulkan bahwa Padri adalah cabang Wahabi. Dugaan itu kemudian dibantah tegas oleh Bertran Johannes Otto Schrieke. Yang mencatat bahwa kaum Padri tidak menentang ziarah kubur, masih merayakan Maulid, dan terpecah dalam banyak kepemimpinan. 

Hal ini berbeda dengan Wahabi yang tersentralisasi. Dengan kata lain, label “Wahabi” bukanlah fakta sejarah, Melainkan konstruksi kolonial yang kemudian diwarisi tanpa kritik oleh banyak penulis dan bahkan oleh sebagian umat Islam sendiri.

Mitos Tak Berdasar

Ironisnya, label itu terus direproduksi. Seorang tokoh NU bahkan pernah menyatakan, “Meski Imam Bonjol beraliran Wahabi, ia tidak mencampuri urusan domestik seperti mengkafirkan...” 

Pernyataan semacam ini. Betapapun niatnya baik untuk memoderasi citra Wahabi. Justru mengukuhkan mitos yang sama sekali tidak berdasar. Padahal, bukti-bukti yang ada justru menunjukkan sebaliknya: Imam Bonjol adalah seorang Sufi, pengamal tasawuf, dan bagian dari tradisi tarekat yang menjadi tulang punggung penyebaran Islam di Minangkabau.

Bahkan, sebuah catatan tentang naskah kuno menegaskan bahwa “Tuanku Imam Bonjol Berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pengamal Tasawwuf, dan Bertarekat.”

Mengapa Penting Diungkap?

Mengapa koreksi ini penting? Karena label “Wahabi” bukan sekadar istilah akademis. Ia membawa muatan ideologis. Ia mencitrakan Imam Bonjol sebagai bagian dari gerakan yang anti-tradisi, anti-kultur lokal, dan keras terhadap perbedaan. 

Padahal, gerakan Padri yang ia pimpin pada akhirnya justru bergeser ke arah moderasi. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Imam Bonjol kemudian meninggalkan ideologi Wahabi yang sempat ia anut dan mengembalikan kekuasaan politik kepada pemimpin adat. 

Ia menyadari bahwa sikap keras telah memperkeruh konflik. Dan ia memilih jalan yang lebih bijak. Ini adalah sikap seorang Sufi yang memahami hakikat. Bukan seorang puritan yang fanatik.

Ia Ulama Fikih dan Tasawuf

Maka, ketika kita mengenang Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional, kita perlu berhenti memaksakan label yang tidak cocok untuknya. Ia adalah ulama yang menguasai fikih dan tasawuf. Murid seorang mursyid Naqsyabandiyah. Dan pemimpin yang pada akhirnya memilih hikmah di atas kekerasan. 

Menyebutnya Wahabi bukan hanya keliru secara historis. Tetapi juga mengaburkan warisan spiritual yang justru menjadi kekuatannya. Di balik benteng Bonjol, yang berdiri teguh bukanlah seorang puritan Arab. Melainkan seorang Sufi Nusantara yang berjuang dengan zikir dan pedang. Dengan tarekat dan keberanian. 

Sudah waktunya sejarah ditulis ulang dengan lebih adil: Tuanku Imam Bonjol adalah Sufi. Bukan Wahabi.

Skandal Penyadapan Ilegal (7): "Beberapa Paradok Kegagalan Prabowo"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-82)

Leaderline: Kritik yang paling penting untuk diungkapkan bukanlah bahwa Prabowo lambat atau ragu dalam merespons skandal penyadapan. Kritik itu terlalu lunak. Kritik yang menghunjam bahwa Prabowo sendiri adalah bagian dari akar masalah yang ia klaim sedang ia selesaikan. Seluruh langkah yang ia ambil: penegakan hukum, reshuffle, reformasi institusi. Beroperasi di dalam kerangka yang justru melanggengkan logika penyadapan itu sendiri.

Beberapa paradok yang ditemukan:

Paradoks Pertama: Mengangkat Tersangka ke Pusat Kekuasaan

Fernando Emas dari Rumah Politik Indonesia melontarkan pertanyaan yang seharusnya membuat publik terbangun. Mengapa Listyo Sigit justru diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Padahal dugaan penyadapan disebut telah berlangsung sejak 2025. Jauh sebelum ia menduduki posisi itu.

Ini bukan detail administratif. Ini adalah indikasi bahwa Prabowo mengangkat seseorang  yang sudah terlibat dalam operasi penyadapan terhadap dirinya sendiri.

Yang menurut informasi yang kemudian menjadi dasar penyidikan.

Jika Prabowo tidak mengetahuinya. Ia lalai secara fatal. Jika ia mengetahuinya dan tetap mengangkat Listyo. Maka pengangkatannya bukanlah kelalaian. Melainkan kompromi politik. Dan kompromi itu kini runtuh di hadapannya.

Dalam kedua skenario. Tanggung jawab politik tetap berada pada Prabowo. Sebagaimana ditegaskan pengangkatan pejabat adalah hak prerogatif presiden. Karena itu kegagalan mereka adalah kegagalan presiden.

Paradoks Kedua: Krisis yang Diklaim Dikendalikan. Padahal Sudah Dinyatakan oleh Angka

Prabowo merespons skandal ini dengan bahasa penegakan hukum. Instruksi kepada Kapolri, penetapan tersangka, janji transparansi. Tetapi respons ini mengabaikan kenyataan yang jauh lebih besar.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo anjlok dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026. Titik terendah sepanjang pemerintahannya. Untuk pertama kalinya. Mayoritas warga (53,4 persen) menyatakan kurang atau tidak puas.

Penurunan ini terjadi sebelum skandal penyadapan meledak ke publik pada awal November. Artinya, skandal ini bukan penyebab krisis legitimasi. Ia adalah simptom dari krisis yang sudah berlangsung. Dan respons Prabowo terhadapnya hanya akan mempercepat atau memperdalam krisis itu. Bukan meredakannya.

Wajar kalau kita  meragukan Prabowo mampu menuntaskan masa kepemimpinannya hingga 2029. Terutama apabila tidak segera memperbaiki pola kepemimpinannya.

Paradoks Ketiga: Reformasi yang Justru Memperkuat Penyadapan

Inilah kritik yang paling menghunjam. Dan yang paling jarang diucapkan. Prabowo berbicara tentang perlunya pengawasan terhadap penyadapan. Tetapi RUU Polri yang sedang dibahas justru bergerak ke arah sebaliknya.

Draf RUU tersebut memperluas wewenang intersepsi komunikasi tanpa mewajibkan izin penetapan pengadilan sebagai pengawasan yudisial awal.

Kajian Literasi Hukum menyebutnya sebagai absennya checks and balances yang berpotensi mengubah kepolisian menjadi superbody.

Dengan kata lain. Saat publik menuntut agar penyadapan dikontrol. Kerangka legislasi yang sedang disiapkan justru melegalkan perluasan penyadapan tanpa kontrol.

Jika Prabowo serius mencegah pengulangan skandal Listyo. Ia harus menolak RUU ini. Bukan mendukungnya.

Tetapi ia tidak melakukannya. Dan di titik itu, janji reformasi menjadi retorika kosong yang berfungsi menutupi. Bahwa arsitektur penyadapan massal sedang dilegalkan. Bukan dibongkar.

Kesimpulan: Prabowo Bukan Solusi, Melainkan Juga Simptom

Kritik yang paling penting untuk diungkapkan adalah bahwa Prabowo tidak dapat menjadi solusi bagi krisis yang ia ikut ciptakan.

Ia mengangkat Listyo ke pusat kekuasaan. Ia membiarkan RUU Polri memperluas penyadapan tanpa pengawasan. Ia merespons krisis kepercayaan dengan reshuffle yang berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih besar. Yakni kekecewaan publik atas janji yang belum terealisasi.

Selama Prabowo memframing skandal ini sebagai pertarungan antara dirinya dan “Geng Oslo”. Ia akan terus gagal melihat bahwa lawan sesungguhnya bukanlah faksi politik mana pun. Melainkan publik yang sudah berhenti percaya.

Dan publik yang berhenti percaya tidak dapat dipulihkan dengan penjara bagi tiga jenderal. Atau dengan pidato tentang kedaulatan.

Ia hanya dapat dipulihkan dengan membongkar arsitektur yang memungkinkan penyadapan. Sesuatu yang justru sedang Prabowo perkuat. Bukan berusaha untuk dirobohkan.

Dalam beberapa paradoks yang terungkap. Sepertinya, kali ini, Prabowo, maaf, kurang jeli...!

Serial Tasawuf-45 Al-Hikam: "Menyepi di Tengah Riuh, Berpikir di Dalam Diam"

Malam itu, angin laut Iskandariyah bertiup pelan. Membawa aroma pohon nyiur basah ke beranda zawiyah. Para salik duduk melingkar. Tetapi suasana terasa berat. Seorang salik bernama Zaid memandang tangannya sendiri. Lalu menghela napas panjang. Ia telah berhari-hari merasa hatinya gelisah. Bukan karena dosa. Bukan karena musibah. Tetapi karena sesuatu yang tidak bisa ia namai. Seperti ada kabut di dalam dadanya.

“Wahai Mursyid,” ujarnya dengan suara pelan, “aku tidak tahu apa yang salah. Aku shalat, aku berdzikir, aku membaca Al-Qur’an. Tetapi hatiku terasa tumpul. Seperti cermin yang tertutup uap. Apa yang harus aku lakukan?”

Syekh Ahmad bin Atha’illah as-Sakandari memandang Zaid dengan mata teduh. Ia tidak langsung menjawab. Ia membuka kitab di pangkuannya dan membacakan:

مَا نَفَعَ الْقَلْبَ شَيْءٌ مِثْلُ عُزْلَةٍ، يَدْخُلُ بِهَا مَيْدَانَ فِكْرَةٍ

“Tiada sesuatu yang lebih berguna bagi hati selain uzlah. Yang dengannya hati memasuki medan tafakur.”

Bukan Melarikan Diri, Tetapi Mengisi Ulang

Seorang salik bernama Fatimah mengangkat tangan. “Wahai Mursyid, bukankah uzlah berarti menjauh dari manusia? Bukankah kita diperintahkan untuk bersosial dan berdakwah?”

Ibnu Atha’illah tersenyum. “Engkau benar, Fatimah. Uzlah dalam hikmah ini bukanlah melarikan diri dari kenyataan. Melainkan sebuah metode esensial untuk mengisi kembali daya spiritual yang telah aus.” 

“Ia bukan tentang menghindari persoalan keseharia. Tetapi tentang merenung dan berpikir mengenai apa pun persoalan yang sedang Allah hadirkan, dengan ikhlas dan tidak mengeluh.”

“Zaid,” kata Ibnu Atha’illah, “hatimu seperti lentera yang minyaknya mulai habis. Engkau tidak perlu memadamkannya. Tetapi engkau perlu menuangkan minyak baru. Uzlah adalah waktu untuk menuangkan minyak itu. Waktu untuk menyendiri sejenak dari kebisingan. Agar engkau bisa mendengar suara Allah di dalam dirimu.”

Dalil Pertama: Berlindung dan Menyepi

Ibnu Atha’illah membuka mushafnya. “Allah berfirman:

‘Maka apabila kamu telah menyendiri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah kepada Allah.’ (QS. Al-Kahfi: 16)”

“Perhatikanlah, Zaid. Ayat ini menceritakan para pemuda gua. Para pemuda yang beriman di tengah masyarakat yang menolak kebenaran. Mereka menyendiri bukan karena benci manusia. Tetapi karena mereka membutuhkan ruang untuk berlindung kepada Allah. Untuk menjaga iman mereka.”

“Uzlah bukanlah pengasingan fisik semata. Ia adalah pengasingan hati dari segala sesuatu yang melalaikan dari Allah. Engkau bisa berada di tengah pasar. Tetapi hatimu menyepi. Tidak terikat pada hiruk-pikuknya.”

Dalil Kedua: Hati yang Buta

Umar, salik yang lain, bertanya, “Wahai Mursyid, mengapa uzlah begitu penting bagi hati?”

Ibnu Atha’illah menjawab dengan ayat yang mengguncang:

‘Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya, bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada.’ (QS. Al-Hajj: 46)

“Inilah bahayanya, Umar. Tanpa uzlah dan tafakur. Hati menjadi buta. Ia melihat dunia. Tetapi tidak melihat tanda-tanda Allah. Ia mendengar suara manusia. Tetapi tidak mendengar bisikan kebenaran. Uzlah membuka mata hati. Agar engkau bisa membaca kehidupan. Bukan sekadar menjalaninya.”

Dalil Ketiga: Akal yang Tidak Digunakan

Ibnu Atha’illah kemudian membacakan ayat yang lebih tajam:

‘Dan Allah akan menimpakan rijsa (kemurkaan) kepada mereka yang tidak menggunakan akal mereka.’ (QS. Yunus: 100)

“Rijsa adalah kegelisahan, kebingungan, dan kesulitan hidup,” jelas Ibnu Atha’illah. “Siapa pun yang tidak menghidupkan akal hatinya. Yang tidak pernah merenung. Tidak pernah bertafakur. Akan ditimpa kebingungan. Hidupnya akan terasa sulit dipahami. Ia akan selalu merasa ada yang kurang. Tanpa tahu penyebabnya apa.”

“Uzlah adalah obat dari kebingungan itu. Ketika engkau menyendiri dan bertafakur. Engkau sedang menggunakan akal hatimu. Dan Allah menjanjikan petunjuk bagi orang yang menggunakan akalnya.”

Dalil Keempat: Tafakur Sejenak Lebih Berharga

Zaid bertanya lagi, “Wahai Mursyid, apakah tafakur benar-benar lebih berharga daripada ibadah yang banyak?”

Ibnu Atha’illah tersenyum. “Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tafakur satu jam lebih baik daripada ibadah tujuh puluh tahun.” “Riwayat ini bukan untuk merendahkan ibadah. Tetapi untuk menunjukkan bahwa tafakur adalah induk dari segala kebaikan. Ia melahirkan pemahaman. Pemahaman melahirkan keikhlasan. Dan keikhlasan menghidupkan amal.”

“Nabi Muhammad SAW sendiri sering beruzlah di Gua Hira sebelum menerima wahyu. Mencari ketenangan dan makna hidup melalui tafakur.” “Beliau menyendiri bukan karena benci manusia. Tetapi karena hati beliau membutuhkan ruang untuk menerima cahaya.”

Penutup: Menyepi untuk Kembali

Malam semakin larut. Ibnu Atha’illah bangkit, membetulkan selendangnya, dan memandang para salik dengan penuh kasih.

“Anak-anakku,” ujarnya, “uzlah bukanlah tujuan. Ia adalah jembatan. Engkau menyepi bukan untuk meninggalkan dunia. Tetapi untuk kembali kepada dunia dengan hati yang lebih jernih.”

“Hati yang tidak pernah menyepi akan menjadi tumpul. Hati yang tidak pernah bertafakur akan menjadi buta. Dan hati yang buta tidak akan pernah melihat Allah. Meskipun ia berada di tengah masjid.

“Maka berdoalah: ‘Ya Allah, karuniakanlah kepadaku waktu untuk menyepi. Hati untuk bertafakur. Mata batin yang bisa melihat tanda-tanda-Mu. Janganlah Engkau biarkan aku menjadi orang yang buta hatinya. Meskipun matanya melihat.’”

Zaid mengusap air matanya. Ia belum tahu kapan ia akan menyepi. Tetapi ia tahu satu hal: Hatinya butuh ruang. Dan Allah selalu menunggu di dalam ruang itu.

Wallahu a’lam bish-shawab.
Bersambung ke hikmah ketiga belas.