Leaderline: Wacana hak angket untuk mengusut ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ibarat panggung teater yang lampunya sudah mulai redup. Tetapi para aktornya masih bersikeras memainkan babak terakhir. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah menutup pintu yudisial. Dengan menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan atas keberadaan ijazah setara SMA milik Gibran. Di sisi lain, gelombang dorongan dari masyarakat sipil terus mengalir ke Senayan. Memaksa partai politik mendefinisikan sikap. Pertanyaannya kemudian bukan lagi soal benar atau salah secara hukum. Melainkan apakah instrumen politik ini masih memiliki daya bakar. Atau justru telah menjadi fosil yang kehilangan relevansi di tengah prioritas kekuasaan? Atau sudah terlanjur basi dan kurang seksi secara politis? Yuk, kita jajal...!
Senjata yang Terlalu Besar
Secara prosedural, hak angket memang tampak "basi". Anggota Komisi II DPR dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, secara terang-terangan menyatakan bahwa pansus dan hak angket tidak diperlukan. Cukup Komisi II memanggil KPU untuk menjelaskan mengapa pencalonan Gibran bisa lolos verifikasi administratif.
Argumen Doli berangkat dari logika efisiensi. Jika persoalannya adalah keabsahan dokumen. Maka mekanisme komisi yang sudah ada lebih tepat digunakan ketimbang membentuk instrumen politik besar yang berpotensi mengguncang stabilitas.
Sikap ini diperkuat oleh kekhawatiran bahwa hak angket. Yang secara konstitusional dapat bermuara pada pemakzulan. Justru berisiko menimbulkan persoalan konstitusional baru jika dasar faktualnya masih ditafsirkan berbeda. Dalam kerangka ini. Hak angket tampak seperti senjata yang terlalu besar. Untuk target yang sudah selesai secara hukum.
Daya Tarik Hak Angket Sulit Dipadamkan
Namun, "kurang seksi" adalah klaim yang perlu diuji dengan lebih jujur. Jika yang dimaksud "seksi" adalah kemampuan menarik perhatian publik secara luas dan instan. Maka hak angket ijazah memang kalah pamor dibanding isu ekonomi atau politik dinasti.
Daya Tarik Hak Angket Sulit Dipadamkan
Namun, "kurang seksi" adalah klaim yang perlu diuji dengan lebih jujur. Jika yang dimaksud "seksi" adalah kemampuan menarik perhatian publik secara luas dan instan. Maka hak angket ijazah memang kalah pamor dibanding isu ekonomi atau politik dinasti.
Tetapi politik tidak selalu tentang sensasi. Ia juga tentang preseden dan akuntabilitas. Di sinilah hak angket tetap memiliki daya tarik yang sulit dipadamkan.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, berargumen bahwa forum DPR. Baik angket maupun hak menyatakan pendapat, adalah ruang sah bagi Gibran untuk mempertanggungjawabkan ijazahnya di hadapan publik.
Jika Gibran benar memiliki ijazah, justru forum inilah panggung terbaik untuk membuktikannya, bukan malah menghindarinya. Sebaliknya, jika ia tidak dapat membuktikan. Maka pembiaran hanya akan meninggalkan preseden bahwa syarat konstitusional jabatan dapat dilewati tanpa konsekuensi.
Dilema yang Dihadapi DPR
Ketegangan sesungguhnya bukan terletak pada basi atau tidaknya hak angket. Melainkan pada dilemma yang dihadapi DPR. Antara stabilitas koalisi dan akuntabilitas publik.
Dilema yang Dihadapi DPR
Ketegangan sesungguhnya bukan terletak pada basi atau tidaknya hak angket. Melainkan pada dilemma yang dihadapi DPR. Antara stabilitas koalisi dan akuntabilitas publik.
Sebagian besar fraksi berada dalam barisan pendukung pemerintah. Sehingga menyentuh Gibran berarti mengguncang rumah sendiri. Inilah yang membuat hak angket terasa "kurang seksi" secara politis. Ia menuntut para legislator untuk berpolitik melawan kenyamanan mereka sendiri.
PDIP dan PKS memang membuka opsi. Tetapi langkah mereka masih sebatas komunikasi politik. Belum menjadi kesepakatan fraksi yang bulat.
Sementara itu, Golkar yang semula menolak kini membahas usulan angket secara internal. Dan PKB menerima surat aspirasi sambil menunggu reses usai. Semua ini menunjukkan bahwa hak angket tidak mati. Ia hanya ditahan oleh kalkulasi kekuasaan.
Menguji Legitimasi Jabatan
Yang membuat wacana ini tetap "seksi" secara substansi adalah kenyataan bahwa putusan MK tidak serta-merta menghapus keraguan publik. MK menyatakan ijazah "tidak ditemukan", bukan "tidak ada". Perbedaan frasa ini bukan sekadar permainan bahasa. Ia menyisakan ruang epistemik yang membuat publik terus bertanya.
Menguji Legitimasi Jabatan
Yang membuat wacana ini tetap "seksi" secara substansi adalah kenyataan bahwa putusan MK tidak serta-merta menghapus keraguan publik. MK menyatakan ijazah "tidak ditemukan", bukan "tidak ada". Perbedaan frasa ini bukan sekadar permainan bahasa. Ia menyisakan ruang epistemik yang membuat publik terus bertanya.
Ketika Istana dan penyelenggara pemilu memberikan penjelasan yang tidak memuaskan. Maka DPR-lah satu-satunya institusi yang tersisa untuk memfasilitasi pertanggungjawaban politik.
Menolak hak angket dengan alasan "sudah basi" sama saja dengan mengatakan bahwa legitimasi jabatan wakil presiden tidak perlu diuji di ruang publik. Padahal, dalam demokrasi, legitimasi bukan hanya soal sah secara hukum. Tetapi juga soal diterima secara politik.
Pada akhirnya, hak angket ijazah Gibran mungkin memang tidak lagi menjadi primadona pemberitaan harian. Ia tidak lagi "seksi" dalam arti mampu mengalahkan isu ekonomi dalam polling atau trending topic.
Pada akhirnya, hak angket ijazah Gibran mungkin memang tidak lagi menjadi primadona pemberitaan harian. Ia tidak lagi "seksi" dalam arti mampu mengalahkan isu ekonomi dalam polling atau trending topic.
Tetapi menyebutnya "basi" adalah kesimpulan yang terburu-buru. Basi berarti tidak lagi relevan. Sedangkan hak angket ini justru menyentuh akar legitimasi kepemimpinan.
Ia adalah ujian bagi DPR. Apakah lembaga ini akan menjadi rubber stamp yang memilih diam demi stabilitas. Atau parlemen yang berani memikul risiko akuntabilitas.
Selama pertanyaan tentang keabsahan ijazah belum terjawab tuntas di ruang publik. Selama itu pula hak angket. Betapapun tidak populernya. Tetap menyala sebagai bara yang menunggu ditiup angin politik berikutnya.
Persoalannya apakah bara itu sanggup ditiup DPR menjadi api? Terpulang pada nyali dan idealismenya. Apakah masih tegar menggelegar atau rontok borontok borokokok...!!!
