Skandal Penyadapan Ilegal (9): "Kapten Jack, Dewan Pembina Penyadapan: Tersangka Baru dan Arsitektur Restu"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-84)

Catatan Pembuka: Esai kesembilan ini kelanjutan dari serial sebelumnya. Fokusnya adalah tersangka baru, Irjen Pol Slamet Uliandi. Tetapi bukan untuk menghakimi individunya. Fokusnya adalah apa yang diungkap oleh perannya tentang arsitektur penyadapan yang jauh lebih dalam daripada satu atau dua jenderal yang berkhianat. Nama-nama yang disebut tetap berhak atas praduga tak bersalah.

Tersangka Kapten Jack

Pada 5 November 2026, Mabes Polri mengumumkan nama keempat dalam skandal penyadapan yang mengguncang istana: Irjen Pol Slamet Uliandi. Ia bukan nama baru dalam sejarah kelam Polri. Julukannya, “Kapten Jack”. Melekat sejak ia memimpin penjemputan paksa Ferdy Sambo ke Mako Brimob pada 2022. 

Sebuah momen ketika institusi kepolisian mencoba membersihkan dirinya dari noda pembunuhan Brigadir J. Kini. Pria yang pernah menjadi wajah penegakan hukum itu berdiri di sisi lain dari meja penyidikan. Sebagai tersangka keempat dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, para menteri, politikus, pengusaha, media/jurnalis, dan tokoh masyarakat.

Namun, yang membuat penetapan Slamet sebagai tersangka begitu menghunjam bukanlah ironi biografinya. Yang menghunjam adalah perannya. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, mengungkap bahwa Slamet adalah Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebuah posisi yang tidak mencolok dalam struktur formal. Tetapi menentukan dalam praktik. 

Dalam bahasa yang telanjang, Suhermanto menjelaskan: “Tersangka EH dan AS jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU”. Dan pada awal Oktober 2026, ketika Irjen Ahrie Sonta meminta izin untuk menghapus hasil penyadapan, Slamet menyetujuinya.

Restu sebagai Wewenang yang Tidak Terlihat

Di sinilah arsitektur sebenarnya dari skandal ini terlihat. Slamet bukanlah penyadap teknis. Ia bukan orang yang menekan tombol atau memasukkan nomor ke dalam sistem. Ia adalah pemberi restu. Ia adalah pintu gerbang tempat operasi gelap memperoleh legitimasi internalnya. 

Dalam struktur birokrasi Weberian, wewenang biasanya mengalir dari aturan tertulis dan hierarki formal. Tetapi dalam “Dewan Pembina MC”, wewenang mengalir dari kedekatan personal, pengalaman lama, dan otoritas informal yang tidak tercatat dalam bagan organisasi. 

Slamet pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim dari 2010 hingga 2019. Ia mengenal mesin itu dari dalam. Ia tahu siapa yang bisa diizinkan. Apa yang bisa dihapus. Dan bagaimana jejak bisa dilupakan.

Filsuf Italia Giorgio Agamben menyebut figur yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan pengecualian sebagai pemegang state of exception. Orang yang dapat menangguhkan aturan demi “kepentingan yang lebih tinggi”. 

Dalam kasus ini, “kepentingan yang lebih tinggi” itu tidak pernah dirumuskan secara publik. Yang ada hanyalah restu: Sebuah anggukan yang mengubah tindakan ilegal menjadi operasi yang “sah” di dalam lingkaran dalam. 

Penyadapan tanpa surat perintah, penghapusan log, akses tanpa prosedur. Semuanya menjadi mungkin karena ada satu orang yang mengizinkan. Dan orang itu bukan presiden, bukan kapolri, melainkan seorang dewan pembina yang duduk di lapisan kedua institusi.

Ironi Kapten Jack: Penegak Hukum yang Memberi Restu

Ironi Slamet Uliandi bukanlah ironi kecil. Ia adalah ironi struktural. Pada 2022, ia diutus Listyo Sigit untuk menjemput Ferdy Sambo. Sahabat satu angkatannya di Akpol 1994. Karena Sambo telah melanggar batas paling elementer dari kewenangan polisi: Menggunakan kekuasaan untuk membunuh. 

Saat itu, Slamet adalah wajah dari pembersihan internal. Simbol bahwa Polri mampu mengoreksi dirinya sendiri. Empat tahun kemudian. Ia berdiri sebagai tersangka karena melakukan apa yang paling ditakuti publik: Mengizinkan penyadapan terhadap presiden dan warga negaranya sendiri.

Ironi ini bukan sekadar cerita tentang individu yang jatuh. Ia adalah cermin tentang bagaimana institusi merekrut dan mendaur ulang orang-orang yang pernah dianggap bersih. 

Slamet adalah orang kepercayaan Listyo Sigit sejak lama. Ketika Listyo menjadi Kapolri, Slamet menjadi Kadiv TIK. Ketika Listyo berpindah ke Istana, Slamet tetap memegang kunci Monitoring Center. 

Dalam bahasa Pierre Bourdieu, ini adalah reproduksi modal sosial. Jaringan loyalitas yang dibangun di masa lalu terus menghasilkan posisi dan restu di masa kini. Bahkan ketika tindakan yang direstui sudah melampaui batas hukum.

Yang Tidak Ditahan dan Sistem yang Tetap Menyala

Ada detail yang tidak boleh luput: Slamet Uliandi tidak ditahan. Alasannya, ia sedang sakit pascastroke. Tiga tersangka lain—Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso—ditahan di Mako Brimob. 

Sementara Slamet, sang pemberi restu, tetap di luar jeruji. Ini bukan soal kemanusiaan; ini soal arsitektur impunitas. Orang yang memegang kunci operasi gelap justru adalah orang yang secara fisik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh. 

Dan selama ia di luar, mesin yang ia restui tetap menyala. Monitoring Center tetap berdiri. Prosedur “izin” tetap berlaku. Hanya aktornya yang berganti.

Yang paling menghunjam dari penetapan Slamet sebagai tersangka bukanlah bahwa jumlah tersangka bertambah menjadi empat. Yang menghunjam adalah bahwa narasi “oknum” akhirnya runtuh. 

Selama ini, publik diarahkan untuk percaya bahwa penyadapan adalah perbuatan segelintir jenderal yang menyalahgunakan wewenang. Tetapi peran Slamet menunjukkan bahwa penyadapan memiliki rantai komando, mekanisme perizinan, dan budaya restu yang berlapis. 

Ia bukan oknum yang menyimpang dari sistem. Ia adalah produk dari sistem yang memang dirancang untuk memungkinkan penyimpangan. Selama “dewan pembina” masih ada, siapa pun orangnya, selama itu pula penyadapan dapat diulang.

Pada akhirnya, Irjen Slamet Uliandi bukanlah akhir dari cerita. Ia adalah pintu masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan di mana hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan prosedur yang perlu direstui. 

Kapten Jack yang pernah menjemput Sambo kini menjadi simbol bahwa institusi yang mampu membersihkan dirinya sendiri juga mampu menutupi dirinya sendiri. Dan selama restu masih dapat diberikan dalam gelap. Selama itu pula tidak ada presiden, menteri, jurnalis, atau warga negara yang benar-benar aman.

Semoga cepat pulih ya Kapten? Agar segera dapat menerima hukuman setimpal atas kecerobohannya...!

Serial Tasawuf 46 Al-Hikam: Hikmah Ketiga Belas, "Cermin yang Tak Kunjung Bercahaya"

Malam itu, angin laut Iskandariyah bertiup pelan. Membawa aroma garam yang basah ke beranda zawiyah. Para salik duduk melingkar. Tetapi suasana terasa berat. Seorang salik bernama Zaid memandang lantai dengan mata kosong. Ia baru saja selesai beruzlah. Menyepi selama sepuluh hari di kamar belakang zawiyah. Tetapi wajahnya tidak bersinar. Ada kegelisahan yang justru semakin dalam.

"Wahai Mursyid," ujarnya dengan suara serak, "aku telah menyepi. Aku telah menjauhi keramaian. Aku telah berdzikir sepanjang malam. Tetapi hatiku tetap gelap. Tidak ada cahaya. Tidak ada ketenangan. Apa yang salah dengan diriku?"

Syekh Ahmad bin Atha'illah as-Sakandari memandang Zaid dengan mata teduh. Ia tidak langsung menjawab. Ia membuka kitab di pangkuannya dan membacakan empat pertanyaan yang mengguncang:

كَيْفَ يَشْرُقُ قَلْبٌ صُوَرُ الْأَكْوَانِ مُنْطَبِعَةٌ فِي مِرْآتِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَرْحَلُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُكَبَّلٌ بِشَهَوَاتِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَ حَضْرَةَ اللهِ وَهُوَ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنْ جَنَابَةِ غَفْلَاتِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو أَنْ يَفْهَمَ دَقَائِقَ الْأَسْرَارِ وَهُوَ لَمْ يَتُبْ مِنْ هَفَوَاتِهِ؟

"Bagaimana mungkin hati akan bersinar. Sedangkan gambaran-gambaran dunia masih terlukis pada cerminnya? Atau bagaimana mungkin ia berjalan menuju Allah. Sedangkan ia masih terbelenggu oleh syahwatnya? Atau bagaimana mungkin ia berharap masuk ke hadirat Allah. Sedangkan ia belum bersuci dari janabah kelalaiannya? Atau bagaimana mungkin ia berharap memahami rahasia-rahasia yang halus. Sedangkan ia belum bertaubat dari kesalahannya?"

Cermin yang Tertutup Debu

Zaid terdiam. "Wahai Mursyid, apakah maksudnya uzlahku sia-sia?"

Ibnu Atha'illah menggeleng. "Uzlahmu tidak sia-sia, Zaid. Tetapi engkau melakukan uzlah jasad, bukan uzlah hati. Tubuhmu ada di kamar kesunyian. Tetapi pikiranmu masih bertransaksi di pasar ambisi. Hatimu masih dipenuhi gambar-gambar dunia. Harta, jabatan, pujian, masa depan."

"Ketahuilah, hati itu seperti cermin. Ia diciptakan untuk memantulkan cahaya Allah. Tetapi ketika engkau mengisi cermin itu dengan kecintaan pada dunia. Gambar dunia itu akan menempel di permukaannya. Dan selama gambar itu masih ada. Cahaya Ilahi tidak akan pernah mendapat tempat."

Ibnu Atha'illah kemudian membacakan firman Allah:

"Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka." (QS. Al-Mutaffifin: 14)

"Perhatikanlah, Zaid. Dosa-dosa yang engkau anggap kecil—kesibukan yang melupakan Allah, pikiran yang melayang saat berdzikir, hati yang berharap pada selain Allah—semua itu adalah ran (karat) yang menutupi cermin hatimu. Sedikit demi sedikit, hingga ia menjadi gelap."

Belenggu Syahwat

Seorang salik bernama Fatimah mengangkat tangan. "Wahai Mursyid, apa bedanya uzlah jasad dan uzlah hati?"

Ibnu Atha'illah tersenyum. "Engkau bisa duduk di kamar gelap selama seribu malam, tetapi jika hatimu masih terikat pada keinginan untuk dipuji, pada rasa ingin lebih baik dari orang lain, pada ambisi yang tidak pernah puas—engkau bukan sedang beruzlah. Engkau sedang dibelenggu."

Ibnu Ajiba, dalam Iqazh al-Himam, menjelaskan bahwa menuju Allah adalah perjalanan vertikal dari alam materi menuju alam spiritual. "Seseorang yang ingin mendaki gunung tentu tidak akan bisa berjalan jika kakinya diikat pada tiang beton di dasar lembah. Syahwat, baik yang kasar seperti syahwat biologis, maupun yang halus seperti syahwat kepemimpinan dan pujian, adalah rantai beton itu."

Nabi SAW bersabda:

"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang menyimpang pada nafsu perut dan kemaluan kalian, serta hawa nafsu yang menyesatkan." (HR. Ahmad)

"Zaid," kata Ibnu Atha'illah, "engkau ingin berjalan menuju Allah, tetapi kakimu masih terikat. Engkau ingin terbang, tetapi sayapmu masih terlipat oleh keinginan-keinginan yang tidak engkau sadari."

Janabah Kelalaian

Umar, salik yang lain, bertanya, "Wahai Mursyid, apa maksud 'janabah kelalaian'?"

Ibnu Atha'illah menjelaskan dengan perumpamaan fiqih yang indah. "Dalam hukum Islam, orang yang junub dilarang masuk masjid dan menyentuh mushaf sampai ia mandi wajib. Ia najis secara lahiriah. Tetapi ada janabah yang lebih berbahaya—janabah batin. "

Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Bouthi menyoroti analogi ini: hadirat Allah adalah tempat yang maha suci. "Orang yang batinnya dipenuhi kelalaian kronis—senantiasa lupa akhirat, selalu mengabaikan petunjuk Tuhan—berada dalam kondisi 'janabah spiritual'. Ia tidak akan pernah diizinkan mencicipi lezatnya iman dan memahami rahasia batin sebelum ia melakukan 'mandi wajib' berupa pertobatan yang radikal dan jujur. "

Allah berfirman:

"Bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan kepadamu." (QS. Al-Baqarah: 282)

"Perhatikanlah, Zaid. Ilmu yang halus—daqa'iq al-asrar—tidak diberikan kepada orang yang masih berlumur kelalaian. Ia diberikan kepada orang yang bertakwa, yang membersihkan dirinya dari kotoran batin."

Taubat yang Belum Terjadi

Zaid menunduk. "Wahai Mursyid, aku telah beristighfar. Aku telah memohon ampun. Tetapi mengapa hatiku tetap gelap?"

Ibnu Atha'illah menjawab dengan lembut. "Engkau beristighfar, tetapi engkau belum bertaubat. Istighfar adalah ucapan lisan. Taubat adalah perubahan hati. Engkau memohon ampun, tetapi engkau masih mencintai apa yang engkau mohon ampunannya. Engkau menyesal, tetapi engkau tidak meninggalkan."

Nabi SAW bersabda:

"Seorang hamba apabila melakukan suatu dosa, maka akan ada titik hitam di hatinya. Apabila ia meninggalkannya, meminta ampun, dan bertaubat kepada Allah, hatinya akan dibersihkan kembali. Tetapi jika ia terus mengulanginya, titik-titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hatinya." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Ibnu Atha'illah kemudian membacakan hadits yang menjadi kunci hikmah ini:

"Barangsiapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui."

"Zaid, engkau telah mengetahui bahwa hatimu gelap. Engkau telah mengetahui bahwa engkau terbelenggu. Engkau telah mengetahui bahwa engkau lalai. Tetapi apakah engkau mengamalkan apa yang engkau ketahui? Apakah engkau meninggalkan apa yang engkau tahu harus ditinggalkan? Jika belum, bagaimana engkau berharap memahami rahasia-rahasia yang lebih halus?"

Penutup: Cermin yang Harus Dibersihkan

Malam semakin larut. Ibnu Atha'illah bangkit, membetulkan selendangnya, dan memandang para salik dengan penuh kasih.

"Anak-anakku," ujarnya, "hatimu adalah cermin. Ia tidak perlu ditambah apa pun. Ia hanya perlu dibersihkan. "

"Engkau tidak perlu mencari cahaya. Cahaya itu sudah ada di dalam. Yang engkau perlu lakukan adalah menghapus debu yang menutupinya—gambar dunia, belenggu syahwat, janabah kelalaian, dan dosa yang belum ditobati. "

"Maka berdoalah: 'Ya Allah, bersihkanlah cermin hatiku dari gambar-gambar selain Engkau. Lepaskanlah belenggu syahwatku. Sucikanlah aku dari janabah kelalaianku. Dan terimalah taubatku, agar cahaya-Mu bisa memancar dari dalam diriku.'"

Zaid mengusap air matanya. Ia kini mengerti—uzlahnya tidak sia-sia, tetapi belum sempurna. Tubuhnya telah menyepi, tetapi hatinya belum. Dan malam itu, ia pulang dengan tekad baru: bukan sekadar menyepi, tetapi membersihkan cermin.

Wallahu a'lam bish-shawab.
Bersambung ke hikmah keempat belas.

Skandal Penyadapan Ilegal (8): "Matinya Demokrasi, Ketika Kritik Berhenti Sebelum Diucapkan"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-83)

Narasi Pembuka: Jika esai-esai sebelumnya membedah aktor dan arsitektur. Esai ini membedah korban yang paling sunyi. Skandal penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit dan dua perwira tinggi Polri bukan hanya perkara pidana terhadap Presiden Prabowo. Ia adalah serangan sistematis terhadap demokrasi itu sendiri. Sebuah operasi yang tidak menembak lawan. Tetapi mencabut keberanian mereka untuk berbicara. Dan di ruang sunyi yang diciptakannya. Yang tersisa bukanlah kedaulatan rakyat. Melainkan ketakutan yang diproduksi oleh negara terhadap warganya sendiri.


Bukan Presiden yang Dibungkam, Melainkan Rakyat yang Diawasi

Amnesty International Indonesia merumuskan apa yang sering luput dari perhatian publik: “Ini tidak hanya soal penyadapan presiden. Tapi penyadapan gerak-gerik politisi, pengusaha, jurnalis, dan aktivis”. 

Ada dugaan jumlah korban penyadapan selama 2025–2026 bisa mencapai ratusan orang. Termasuk aktivis, jurnalis, politisi oposisi, dan pembela hak asasi manusia. 

Jika dugaan itu benar, maka yang sedang dibangun bukanlah investigasi terhadap kejahatan. Melainkan pemetaan sistematis terhadap seluruh suara kritis di negeri ini. Sebuah arsip tentang siapa yang berani berbicara. Dengan siapa mereka berbicara. Dan apa yang mereka rencanakan.

Pengamat kepolisian ISESS, Bambang Rukminto, membaca fenomena ini melalui lensa Michel Foucault: panopticism. Kekuasaan pengawasan, katanya, “bekerja bukan hanya melalui tindakan mengawasi. Tetapi juga melalui penciptaan ketakutan bahwa setiap orang mungkin sedang diawasi”. 

Dalam panoptikon, subjek tidak perlu benar-benar diawasi. Yang penting adalah kemungkinan bahwa ia diawasi. Dan ketika kemungkinan itu tertanam dalam kesadaran publik, individu mulai “membatasi komunikasi, kritik, dan ekspresi karena merasa tidak memiliki ruang privat”. 

Di titik ini, penyadapan berhenti menjadi persoalan teknis dan berubah menjadi teknologi pembungkaman. Ia tidak perlu menangkap siapa pun. Ia hanya perlu membuat setiap orang merasa bahwa percakapan mereka mungkin sedang direkam.

Pers yang Kehilangan Hak Tolak

Dampak paling langsung dan paling merusak terjadi pada kebebasan pers. Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) mengecam penyadapan terhadap kalangan media sebagai “ancaman serius terhadap kemerdekaan pers. Perlindungan narasumber. Dan keberlangsungan demokrasi”. 

Sekretaris Jenderal SAJID, Selo Ruwandanu, menegaskan bahwa “penyadapan tanpa izin terhadap jurnalis dan pimpinan redaksi adalah kejahatan serius” yang melanggar UU Pers. Bahkan telah mencederai Hak Tolak yang melekat pada diri jurnalis untuk melindungi kerahasiaan identitas narasumber.

Yang sedang dihancurkan di sini bukan sekadar privasi individu wartawan. Melainkan prasyarat epistemik demokrasi. Kemampuan publik untuk mengetahui apa yang dilakukan kekuasaan. 

Ketika narasumber tidak lagi percaya bahwa identitasnya aman. Mereka berhenti berbicara. Ketika jurnalis tidak lagi yakin bahwa komunikasinya tidak dipantau. Mereka berhenti menyelidiki. 

Dalam bahasa YLBHI, penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat membongkar identitas narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum, serta jaringan pembela HAM”. Dengan kata lain, yang disadap bukan hanya telepon. Yang disadap adalah seluruh ekosistem pengawasan publik yang memungkinkan demokrasi berfungsi.

Chilling Effect: Ketika Kritik Berhenti Sebelum Diucapkan

Konsep chilling effect bukanlah metafora. Ia adalah fakta empiris yang telah lama dikenal dalam studi hukum dan kebebasan sipil. SMI menyebutnya sebagai “efek gentar yang membungkam kritik terhadap penguasa”. 

Bambang Rukminto memperingatkan bahwa penyadapan tanpa dasar hukum dapat menciptakan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi demokratis. Dan efek ini bekerja secara asimtotis. Ia tidak membutuhkan korban yang banyak. Ia hanya membutuhkan satu contoh yang cukup menakutkan untuk membuat ribuan orang lain memilih diam.

Di sinilah politik busuk penyadapan mencapai tujuannya yang paling dalam. Ia tidak perlu memenjarakan semua pengkritik. Ia hanya perlu membuat satu atau dua orang menjadi contoh. Seperti Listyo Sigit yang diangkat ke pusat kekuasaan justru setelah dugaan penyadapan berlangsung. Sehingga pesan yang tersampaikan ke publik adalah: Tidak ada yang aman. 

Bahkan orang kepercayaan presiden sekalipun. Ketika pesan itu tertanam. Demokrasi tidak perlu dibubarkan. Ia cukup dijinakkan. Oposisi tidak perlu dibungkam. Ia cukup diawasi sampai berhenti berbicara. Dan pers tidak perlu ditutup. Ia cukup kehilangan narasumber yang berani.

Institutional Capture: Ketika Negara Menjadi Alat Kepentingan

SMI menyebut aspek paling krusial yang harus dibongkar adalah aliran dan penggunaan informasi hasil sadapan. Mereka memperingatkan bahwa penguasaan informasi strategis milik presiden dan pejabat tinggi “rentan memicu risiko keamanan nasional jika dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang”. Sementara sadapan terhadap partai politik dan pengusaha “berpotensi dijadikan alat tekan, pemetaan konflik, negosiasi koalisi, maupun persaingan bisnis yang merugikan publik”. 

Inilah yang mereka sebut sebagai institutional capture atau pembajakan institusi: “Lembaga publik yang seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat justru didorong melayani kepentingan pribadi, kelompok politik, atau jaringan bisnis tertentu”.

Amnesty International Indonesia memperkuat analisis ini dengan menegaskan bahwa kasus ini tidak semestinya dibaca sebagai konflik pribadi antara Jokowi dan Prabowo. 

Usman Hamid menyatakan bahwa “pemerintahan Jokowi bertanggung jawab atas pembangunan ekosistem pengawasan tanpa pengawasan yudisial. Sedangkan pemerintahan Prabowo dinilai mewarisi dan melanggengkan sistem tersebut”. Dengan kata lain, yang sedang kita saksikan bukanlah pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Melainkan dua rezim yang berbagi arsitektur pengawasan yang sama. Dan keduanya bertanggung jawab atas kelanjutannya.

Kesimpulan: Demokrasi yang Disadap adalah Demokrasi yang Sudah Mati Sebelum Dibunuh

Kritik yang paling menghunjam bukanlah bahwa penyadapan ini melanggar hukum. Itu sudah jelas. Kritik yang menghunjam adalah bahwa penyadapan ini berhasil. Ia berhasil membuat jurnalis takut kehilangan narasumber. Ia berhasil membuat aktivis memilih diam. Ia berhasil membuat oposisi menghitung ulang risiko sebelum berbicara. Dan ia berhasil membuat publik percaya bahwa tidak ada ruang yang benar-benar aman untuk mengkritik kekuasaan. 

Dalam bahasa Foucault, panoptikon telah bekerja. Bukan karena semua orang diawasi. Tetapi karena semua orang merasa mungkin diawasi. Dan di ruang yang dipenuhi kemungkinan itu, demokrasi tidak perlu dibunuh. Ia cukup dijinakkan sampai mati perlahan. 

Yang tersisa bukanlah negara yang otoriter. Melainkan negara yang berpura-pura demokratis sambil mengintip warganya sendiri. Dan itu, pada akhirnya, adalah bentuk kematian demokrasi yang paling sunyi.

Ah, Jenderal. Masa demokrasi mau "dibunuh" juga...!!

Tuanku Imam Bonjol: Seorang Sufi, Bukan Wahabi

Narasi Pemicu: Nama Tuanku Imam Bonjol nyaris selalu berdampingan dengan dua kata: Padri dan Wahabi. Di buku pelajaran, ia digambarkan sebagai pemimpin gerakan puritan yang ingin membersihkan Islam Minangkabau dari praktik bid’ah. Terinspirasi ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab Saudi. Label itu begitu melekat. Seolah tak perlu diuji lagi. Padahal, jika kita membaca ulang sejarah dengan lebih jujur, ada yang ganjil. Bagaimana mungkin seorang “Wahabi” menjadi murid dan pengamal tarekat Sufi? Bagaimana mungkin gerakan yang disebut anti-tasawuf justru lahir dari rahim jaringan tarekat yang paling mapan di Nusantara?

Keahlian di Bidang Tasawuf

Mari mulai dari biografi yang jarang dikutip. Tuanku Imam Bonjol, yang bernama asli Muhammad Syahab, bukan hanya ahli fikih. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ia memiliki keahlian di bidang tasawuf. 

Ia disebut sebagai murid Syekh Mansur Padang Guci. Seorang ulama Tarekat Naqsyabandiyah yang berasal dari Persia. Pada 1818, ia memperdalam ilmu Tarekat Naqsyabandiyah di Bonjol. 

Ini bukan keterangan sembarangan. Ia menunjukkan bahwa Imam Bonjol adalah bagian dari jaringan spiritual yang justru paling ditolak oleh Wahabisme. Kaum Wahabi di Arab Saudi menentang keras praktik tasawuf dan tarekat karena dianggap berlebihan dalam berhubungan dengan Allah. 

Jika Imam Bonjol benar-benar Wahabi. Mengapa ia justru menekuni jalan spiritual yang mereka kutuk?

Gerakan Padri diatas Fondasi Tarekat

Bukan hanya Imam Bonjol secara pribadi. Gerakan Padri yang ia pimpin pun dibangun di atas fondasi tarekat. Sebuah catatan ensiklopedis menyebutkan bahwa gerakan Padri “dibangun di atas gerakan pembaruan Minangkabau sebelumnya. yang diprakarsai oleh dua tarekat Sufi utama” yang menjadi instrumen penyebaran Islam di dataran tinggi Sumatra: Naqsyabandiyah dan Syattariyah. 

Bahkan, strategi dakwah kaum Padri disebut menggunakan “pendekatan tarekat dan tasawuf” untuk menyentuh hati masyarakat. Ini adalah fakta yang membalikkan narasi arus utama. Jika inti gerakan Padri adalah tarekat. Maka menempelkan label Wahabi padanya adalah kekeliruan historis yang serius.

Merayakan Maulid Nabi

Bukti lain datang dari praktik keagamaan. Kaum Padri, di bawah kepemimpinan Imam Bonjol, sama sekali tidak menentang ziarah kubur. Praktik yang justru paling keras dikecam Wahabi. 

Mereka juga masih merayakan Maulid Nabi, sebuah tradisi yang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya dianggap bid’ah. Jika Imam Bonjol adalah Wahabi, mengapa ia membiarkan praktik yang menjadi sasaran utama gerakan puritan itu tetap hidup? Ini bukan sekadar detail kecil. Ini adalah bukti bahwa identitas keagamaannya tidak cocok dengan label yang dilekatkan padanya.

Darimana Label Wahabo Berasal?

Lalu dari mana label “Wahabi” itu berasal? Sejarah menunjukkan bahwa orang pertama yang menduga gerakan Padri sebagai Wahabi adalah Pieter Johannes Veth. Seorang ahli bahasa dan kebudayaan Timur asal Belanda yang belum pernah sekali pun datang ke Nusantara. 

Veth melihat kesamaan metode kekerasan. Lalu menyimpulkan bahwa Padri adalah cabang Wahabi. Dugaan itu kemudian dibantah tegas oleh Bertran Johannes Otto Schrieke. Yang mencatat bahwa kaum Padri tidak menentang ziarah kubur, masih merayakan Maulid, dan terpecah dalam banyak kepemimpinan. 

Hal ini berbeda dengan Wahabi yang tersentralisasi. Dengan kata lain, label “Wahabi” bukanlah fakta sejarah, Melainkan konstruksi kolonial yang kemudian diwarisi tanpa kritik oleh banyak penulis dan bahkan oleh sebagian umat Islam sendiri.

Mitos Tak Berdasar

Ironisnya, label itu terus direproduksi. Seorang tokoh NU bahkan pernah menyatakan, “Meski Imam Bonjol beraliran Wahabi, ia tidak mencampuri urusan domestik seperti mengkafirkan...” 

Pernyataan semacam ini. Betapapun niatnya baik untuk memoderasi citra Wahabi. Justru mengukuhkan mitos yang sama sekali tidak berdasar. Padahal, bukti-bukti yang ada justru menunjukkan sebaliknya: Imam Bonjol adalah seorang Sufi, pengamal tasawuf, dan bagian dari tradisi tarekat yang menjadi tulang punggung penyebaran Islam di Minangkabau.

Bahkan, sebuah catatan tentang naskah kuno menegaskan bahwa “Tuanku Imam Bonjol Berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pengamal Tasawwuf, dan Bertarekat.”

Mengapa Penting Diungkap?

Mengapa koreksi ini penting? Karena label “Wahabi” bukan sekadar istilah akademis. Ia membawa muatan ideologis. Ia mencitrakan Imam Bonjol sebagai bagian dari gerakan yang anti-tradisi, anti-kultur lokal, dan keras terhadap perbedaan. 

Padahal, gerakan Padri yang ia pimpin pada akhirnya justru bergeser ke arah moderasi. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Imam Bonjol kemudian meninggalkan ideologi Wahabi yang sempat ia anut dan mengembalikan kekuasaan politik kepada pemimpin adat. 

Ia menyadari bahwa sikap keras telah memperkeruh konflik. Dan ia memilih jalan yang lebih bijak. Ini adalah sikap seorang Sufi yang memahami hakikat. Bukan seorang puritan yang fanatik.

Ia Ulama Fikih dan Tasawuf

Maka, ketika kita mengenang Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional, kita perlu berhenti memaksakan label yang tidak cocok untuknya. Ia adalah ulama yang menguasai fikih dan tasawuf. Murid seorang mursyid Naqsyabandiyah. Dan pemimpin yang pada akhirnya memilih hikmah di atas kekerasan. 

Menyebutnya Wahabi bukan hanya keliru secara historis. Tetapi juga mengaburkan warisan spiritual yang justru menjadi kekuatannya. Di balik benteng Bonjol, yang berdiri teguh bukanlah seorang puritan Arab. Melainkan seorang Sufi Nusantara yang berjuang dengan zikir dan pedang. Dengan tarekat dan keberanian. 

Sudah waktunya sejarah ditulis ulang dengan lebih adil: Tuanku Imam Bonjol adalah Sufi. Bukan Wahabi.