Solidaritas Singapura Ditengah Asap: "Antara Empati Regional dan Teguran Yudisial" (Bag-1)

(Secangkir Anggur Merah, Edisi -70)

Narasi Pemicu: Ketika kabut asap dari karhutla Indonesia kembali menyelimuti langit Singapura pada Oktober 2026, respons Negeri Singa itu patut dicermati secara kritis. Di satu sisi, Perdana Menteri Lawrence Wong menyatakan bahwa Singapura telah menawarkan bantuan teknis dan pemadaman. Termasuk masker N95, air minum, hingga pesawat Hercules C-130. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu bahkan menyebut Singapura siap memberikan bantuan di bidang apa pun sesuai permintaan Indonesia. 

Tersirat Posisi Superior

Namun, di sisi lain, Singapura secara paralel membuka penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi pemicu kebakaran. Dan tidak ragu mengancam sanksi di bawah Transboundary Haze Pollution Act (THPA). Solidaritas Singapura, dengan demikian, bukanlah solidaritas tanpa syarat. Ia adalah empati yang berjalan seiring dengan penegakan hukum dan penuntutan akuntabilitas.

Kritik pertama yang harus diarahkan adalah pada sifat solidaritas itu sendiri. Tawaran bantuan Singapura. Seperti masker, air minum, Hercules C-130, memang terdengar murah hati. Tetapi sekaligus menggunakan bahasa yang menyiratkan posisi superior.

Singapura sebagai pemberi bantuan. Indonesia sebagai penerima yang perlu ditolong. Dalam krisis lingkungan lintas batas. Narasi “donor-resipien” semacam ini berisiko mereduksi persoalan struktural menjadi sekadar urusan logistik. 

Padahal, akar karhutla bukanlah kekurangan pesawat atau masker. Melainkan tata kelola lahan yang timpang. Laporan Walhi mencatat 30.927 titik panas sepanjang Januari–September 2026. Dan hampir separuh berada di dalam area konsesi perusahaan perkebunan sawit. Serta pemegang izin pemanfaatan hutan. 

Solidaritas yang hanya berhenti pada bantuan teknis. Tanpa menyentuh akar korporasi ini. Adalah solidaritas yang kosmetik.

Mengapa Hanya Perlengkapan Pemadaman

Kritik kedua menyentuh ketegangan antara diplomasi dan penegakan hukum. Di saat yang sama ketika Singapura menawarkan bantuan. Otoritasnya mengusut perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar dan mengancam sanksi THPA. Ini adalah langkah yang secara prinsip patut diapresiasi.

Singapura tidak ingin bantuannya menjadi alibi bagi pembiaran. Namun, langkah ini juga memunculkan pertanyaan tentang konsistensi. Jika Singapura serius menegakkan akuntabilitas. Mengapa bantuan yang ditawarkan justru berfokus pada perlengkapan pemadaman. Bukan pada penguatan penegakan hukum di Indonesia? 

Mengapa bukan dukungan untuk membongkar jaringan korporasi lintas batas yang, menurut analisis struktur kepemilikan, terkait dengan sembilan korporasi berisiko tinggi yang terhubung ke Singapura, Malaysia, dan Hong Kong? 

Singapura memiliki kapasitas finansial dan yudisial untuk menindak anak perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Solidaritas sejatinya akan lebih bermakna jika ia menggunakan leverage itu secara maksimal. Bukan hanya mengirim Hercules.

Respon Indonesia yang Ambigu

Kritik ketiga adalah tentang respons Indonesia yang ambigu. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan negara tetangga. Tetapi hingga akhir Oktober, BNPB masih “menginventarisasi” kebutuhan. Belum mengeksekusi bantuan secara signifikan. 

Menko PMK Sugiono bahkan menyatakan bahwa “sejauh ini semuanya bisa kita penuhi”. Pernyataan ini, di satu sisi, menunjukkan kepercayaan diri pemerintah terhadap kapasitas nasional—71.000 personel dan 50 lebih armada udara dikerahkan. 

Namun, di sisi lain, ia menciptakan kesan bahwa Indonesia enggan menerima bantuan asing karena gengsi. Sementara asap terus menyeberang ke Singapura dan Malaysia. 

Ketegangan ini memperlihatkan bahwa solidaritas regional tidak hanya diuji oleh kemauan negara tetangga untuk membantu. Tetapi juga oleh kesediaan Indonesia untuk menerima bantuan tanpa merasa dilecehkan kedaulatannya.

Menciptakan Spektrum Tidak Nyaman

Yang paling tajam, solidaritas Singapura harus dibaca dalam konteks hubungan ekonomi yang lebih luas. Beberapa hari setelah pertemuan bilateral Menlu RI dan Singapura. Indonesia mengumumkan pengurangan ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 juta kaki padu standar per hari. 

Meskipun kedua menteri tidak membahas isu ini secara terbuka. Kedekatan waktu antara pengurangan gas dan pembicaraan karhutla menciptakan spektrum yang tidak nyaman. Apakah solidaritas Singapura atas asap Indonesia sepenuhnya tulus. Ataukah ia berkelindan dengan kepentingan energi dan tekanan diplomatik? 

Dalam politik regional. Solidaritas jarang hadir dalam ruang hampa. Ia selalu berkelindan dengan kepentingan. Mengabaikan dimensi ini akan membuat analisis tentang solidaritas Singapura menjadi naif.

Layak Dapresiasi

Pada akhirnya, solidaritas Singapura atas tragedi karhutla Indonesia layak diapresiasi sebagai gestur kemanusiaan dan pengakuan atas keterhubungan ekologis kawasan. 

Namun, narasi ini berargumen bahwa solidaritas sejati tidak boleh berhenti pada pengiriman masker dan pesawat. Ia harus berani menyentuh akar masalah: Tata kelola lahan gambut. Akuntabilitas korporasi lintas batas. Dan keadilan iklim. 

Singapura, dengan kapasitas hukum dan finansialnya. Berada pada posisi unik untuk melampaui bantuan simbolik dan menjadi mitra dalam membongkar struktur yang membuat karhutla menjadi bencana tahunan. 

Sebaliknya, Indonesia perlu keluar dari logika gengsi dan melihat bantuan asing bukan sebagai tanda kelemahan. Melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif kawasan. Asap tidak mengenal batas negara. Solidaritas pun seharusnya tidak berhenti di perbatasan.

Jadi sebaiknya dan sebijaknya, Indonesia menurunkan dulu sedikit gengsinya. Terima saja bantuannya. Jangan terlalu ngotot merasa terhina atau direndahkan. Mantabs kan..!

Serial Tasawuf-38 Al-Hikam: Hikmah Kelima, "Ketika Mata Hati Buta"

Malam itu, angin laut Iskandariyah bertiup pelan. Para salik duduk melingkar di beranda zawiyah, tetapi salah satu dari mereka, Zaid, tampak tidak tenang. Ia baru saja pulang dari perjalanan dagang yang melelahkan. Wajahnya menyimpan sesuatu yang mengganjal.

“Wahai Mursyid,” ujarnya dengan suara berat, “aku bekerja siang dan malam. Aku mengejar rezeki dengan sekuat tenaga. Tetapi aku merasa shalatku semakin tergesa-gesa. Dzikirku semakin jarang. Dan hatiku semakin jauh dari Allah. Apakah ini yang disebut kehilangan berkah?”

Syekh Ahmad bin Atha’illah as-Sakandari memandangnya dengan mata teduh. Ia tidak langsung menjawab. Ia membuka kitab di pangkuannya dan membacakan:

اِجْتِهَادُكَ فِيمَا ضُمِنَ لَكَ، وَتَقْصِيْرُكَ فِيمَا طُلِبَ مِنْكَ، دَلِيلٌ عَلَى انْطِمَاسِ الْبَصِيرَةِ مِنْكَ

“Kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu, dan kelalaianmu dalam melaksanakan apa yang dituntut darimu, adalah bukti padamnya mata hatimu.”

Zaid terdiam. “Wahai Mursyid, apakah maksudnya bahwa aku telah buta hatinya?”

“Bukan buta mata kepalamu, Zaid,” jawab Ibnu Atha’illah. “Tetapi buta bashirah. Mata batin yang seharusnya melihat hakikat.”

Apa yang Dijamin dan Apa yang Dituntut

Seorang salik bernama Fatimah mengangkat tangan. “Wahai Mursyid, apa yang dimaksud dengan ‘yang dijamin’ dan ‘yang dituntut’?”

Ibnu Atha’illah menjawab, “Yang dijamin adalah rezeki. Allah telah menjaminnya untuk setiap makhluk yang bernyawa. Bahkan sebelum ia dilahirkan.”

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya.” (QS. Hud: 6)

“Dan yang dituntut darimu,” lanjutnya, “adalah ibadah, mengenal Allah, mencintai-Nya, dan menjalankan amanah sebagai hamba.”

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56-58)

“Perhatikanlah,” ujar Ibnu Atha’illah. “Allah menciptakanmu bukan untuk mencari rezeki. Rezeki sudah dijamin. Allah menciptakanmu untuk beribadah. Tetapi engkau membalik urusannya: Engkau bersungguh-sungguh mengejar yang sudah dijamin. Dan lalai dari yang dituntut darimu.”

Mata Hati yang Buta

Umar, salik yang lain, bertanya, “Wahai Mursyid, bagaimana kami tahu bahwa mata hati kami telah buta?”

Ibnu Atha’illah menjawab dengan dua ayat. “Allah berfirman:

‘Dan barang siapa buta (hatinya) di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya.’ (QS. Al-Isra: 72)

“Dan Allah juga berfirman:

‘Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat.’ (QS. Al-Baqarah: 7)

“Mata hati bukan untuk melihat dunia,” jelas Ibnu Atha’illah. “Mata hati adalah kemampuan hati untuk memahami kebenaran, membedakan yang hak dari yang batil, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah.” “Jika engkau sibuk mengejar rezeki yang sudah dijamin, sementara engkau meninggalkan ibadah yang dituntut darimu, maka engkau sedang menunjukkan bahwa mata hatimu telah padam.”

Dalil dari Hadits

Ibnu Atha’illah kemudian membacakan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung-burung. Mereka keluar pagi dalam keadaan lapar, dan kembali sore dalam keadaan kenyang.” (HR. Ahmad)

“Burung-burung itu keluar mencari makan,” ujar Ibnu Atha’illah, “tetapi mereka tidak gelisah seperti engkau. Mereka berusaha, tetapi hati mereka tidak terikat pada hasil. Mereka tahu bahwa yang memberi rezeki adalah Allah.”

Dan Nabi SAW juga bersabda:

“Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku tutupi kemiskinanmu.” (HR. Ibnu Majah)

“Perhatikanlah, Zaid,” kata Ibnu Atha’illah. “Allah tidak berkata ‘luangkan seluruh waktumu untuk beribadah.’ Ia berkata ‘luangkanlah waktumu’ . Artinya, jadikan ibadah sebagai prioritas. Maka rezeki akan mengikuti.”

Penutup: Reorientasi Hidup

Malam semakin larut. Ibnu Atha’illah bangkit dan memandang para salik dengan penuh kasih.

“Anak-anakku,” ujarnya, “janganlah engkau menukar yang kekal dengan yang fana. Janganlah engkau menguras seluruh tenagamu untuk sesuatu yang sudah dijamin. Sementara engkau meninggalkan sesuatu yang justru menjadi tujuan penciptaanmu.”

“Bashirah yang sehat adalah ketika engkau melihat dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Engkau bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi hatimu bergantung kepada Allah. Engkau mengejar rezeki dengan tangan. Tetapi jiwamu mengejar ridha-Nya.”

“Maka berdoalah: ‘Ya Allah, jadikanlah rezeki yang telah Engkau jamin sebagai sarana untuk beribadah kepada-Mu. Bukan sebagai penghalang dari-Mu. Janganlah Engkau biarkan mata hatiku buta oleh kilau dunia.’”

Para salik mengaminkan dengan hati yang bergetar. Zaid menghela napas panjang. Ia kini mengerti. Ia bukan salah karena bekerja. Tetapi ia salah karena membalik prioritas. Dan malam itu, ia pulang dengan tekad baru. Bekerja dengan tangan. Tetapi beribadah dengan hati.

Wallahu a’lam bish-shawab.
Bersambung ke hikmah keenam. "Jangan Berputus Asa dari Doa yang Tertunda"

Aksi Mahasiwa di Hari Sumpah Pemuda

Spotlight: Telah lama. Senja di republik ini kehilangan ronanya. Bukan lagi jingga hangat yang memoles wajah cantik Ibu Pertiwi. Melainkan kelam yang pekat. Laksana tinta muntahan pena. Yang telah kering di pelataran sejarah.

Di bawah langit yang murung itulah. Pada tanggal yang dikeramatkan dalam kalender bangsa. Dua puluh delapan Oktober. Sekelompok pemuda kembali menggelar lakon lama. Beraksi menyuarakan sedenting keadilan.

Sumpah Pemuda. Konon. Adalah mantra sakti yang pernah menyatukan serpihan tanah air di bawah satu kibaran bendera. Kini, mantra itu seakan hanya gaung sunyi. Di ruang kelas yang atapnya bocor.

Di hadapan gedung-gedung parlemen yang angkuh. Mereka berdiri. Bukan sebagai pahlawan yang menenteng bambu runcing. Melainkan sebagai pewaris kekecewaan yang menenteng spanduk-spanduk lusuh.

Narasi perjuangan yang dahulu ditulis dengan darah. Kini ditulis ulang dengan tinta printer yang mulai pudar.

Mereka, para mahasiswa itu. Adalah para penenun nasib. Yang mencoba merajut kembali kain kebangsaan yang telah lama compang-camping. Dimakan rayap korupsi dan keserakahan.

Lihatlah wajah-wajah mereka. Di bawah terik matahari yang tak lagi bersahabat. Keringat bercampur debu jalanan membentuk topeng tragedi.

Ada yang membawa megafon. Senjata ampuh untuk membelah kebisingan penguasa yang pura-pura tuli.

Ada yang membawa poster-poster bertuliskan kata "rakyat" yang sudah begitu sering diperkosa maknanya.

Mereka berseru. Suara mereka parau. Bukan karena kehabisan tenaga. Melainkan karena terlalu sering berteriak pada dinding-dinding tebal yang tak pernah bergema.

Di hari Sumpah Pemuda ini, mereka tidak sedang bersumpah untuk berbangsa satu, berbahasa satu dan bertanah air satu. Mereka sedang bersumpah untuk bertahan hidup di negeri yang katanya kaya ini.

Namun, alangkah ironisnya. Di hari yang seharusnya menjadi panggung bagi pemuda. Mereka justru dipandang sebagai parasit.

Kawat berduri yang melintang bukan lagi simbol penjajahan asing. Melainkan benteng pertahanan penguasa terhadap rakyatnya sendiri.

Gas air mata yang menyesakkan dada. Bukan lagi senjata melawan kolonialis. Melainkan hadiah bagi mereka yang berani bersuara lantang.

Sungguh, sejarah telah berputar dengan kejam. Para pemuda yang dahulu merebut kemerdekaan. Kini harus berjuang merebut kembali arti kemerdekaan itu sendiri dari tangan-tangan yang rakus kekuasaan.

Kritik pun mengalir deras. Bak air bah yang menerjang bendungan. Apa arti sumpah jika para pemimpin lebih fasih berbahasa asing untuk urusan utang daripada berbahasa ibu untuk mengurus rakyat?

Apa arti persatuan jika yang kaya makin berkuasa. Dan yang miskin makin terpinggirkan?

Di hari ini. Mahasiswa itu seperti pengembara yang tersesat di rumahnya sendiri. Mereka mengetuk pintu. Tapi tuan rumah pura-pura tidur.

Mereka berteriak. Tapi suara mereka ditelan kebisingan mobil mewah para pejabat.

Mereka menuntut keadilan. Tapi yang mereka dapat hanyalah janji-janji manis yang manis di awal. Pahit di akhir.

Sumpah Pemuda yang dahulu membara. Kini seolah menjadi bara yang telah menjadi abu. Abu yang tertiup angin. Tak lagi mampu membakar semangat.

Para mahasiswa itu adalah penjaga api yang malang. Mereka meniup abu itu. Berharap ada bara yang tersisa.

Namun, angin zaman berhembus kencang. Membawa serta keputusasaan.

Di hari ini. Mereka berjuang bukan untuk masa depan yang gemilang. Melainkan untuk sekadar mengingatkan bahwa masa lalu pernah gemilang. Dan masa kini sedang sakit parah.

Mereka pulang dengan langkah gontai. Tubuh lelah. Namun jiwa masih menyala.

Di hari Sumpah Pemuda ini. Mereka telah menuliskan sumpah baru dalam lembaran sejarah yang kelam.

Sumpah untuk terus mengkritisi. Terus melawan. Meski tahu bahwa dinding kekuasaan itu begitu tebal dan kebal.

Mereka adalah suara hati nurani yang nyaris tenggelam. Berteriak di tengah padang sahara yang kering. Berharap setetes air keadilan menetes.

Namun, di republik ini. Bahkan setetes air pun harus diperjuangkan dengan cucuran keringat, air mata, dan terkadang darah.

Selamat hari Sumpah Pemuda, bung..! Selamat berjuang..! Wahai para pemuda yang (masih) tersisa....

Monolog Teaterikal: "Bau Amis Demokrasi"

(Panggung gelap. Wangi garam. Darah. Dan amis yang pekat menyengat. Seorang lelaki berdiri di bawah lampu kuning tunggal. Tangannya memegang sebilah pisau fillet. Di depannya, meja kayu panjang dengan seekor ikan besar yang sudah dibelah perutnya. Ia tidak memakai celemek. Kemejanya putih, tapi lusuh. Ada bercak-bercak gelap di dadanya.)

(Ia menatap penonton. Lama. Hanya suara napasnya yang terdengar, berat, seperti orang yang baru saja berlari dari pasar.)


Kalian menciumnya, kan?

Jangan bohong. Jangan pura-pura hidung kalian baik-baik saja. Bau itu, bau yang membuat kalian menutup jendela mobil setiap kali melewati jalan ini. Amis. Anyir. Seperti besi berkarat dicampur keringat dan air comberan. Kalian bilang ini bau pasar. Bau ikan. Bau darah. Tapi kalian tahu persis. Ini bukan bau dagangan.

Ini adalah bau demokrasi kita...!!

(Ia mengangkat pisau. Menunjuk ke arah penonton dengan bilah yang memantulkan cahaya.)

Dua puluh delapan tahun kita merawat sesuatu yang kita sebut “Reformasi.” Kita bangga. Kita kibarkan bendera. Kita bikin seminar. Kita tulis buku. “Indonesia sudah berdemokrasi,” kata mereka. “Pemilu paling rumit di dunia,” kata mereka. “Rakyat berdaulat,” kata mereka.

Tapi coba hirup lagi. Dalam-dalam.

(Ia menarik napas panjang, demonstratif, lalu menghembuskannya perlahan.)

Amis, kan?

Bukan amis karena ikannya segar. Justru sebaliknya. Amis karena ikannya sudah lama mati. Tapi diolesi formalin. Dibungkus plastik bening. Dan dijual sebagai “produk premium.” Di etalase parlemen, ikan itu bernama demokrasi prosedural. Pemilu jalan. Suara dihitung. Presiden dilantik. Semua ritualnya lengkap. Tapi begitu kalian gigit. Dagingnya lembek. Busuk. Dan penuh cacing.

(Ia menancapkan pisau ke meja. Bunyi “tak” yang keras.)

Mereka bilang kekuasaan sudah berpindah ke rakyat. Bohong..! Kata Ketua Bawaslu sendiri, kekuasaan cuma berpindah “dari segelintir elit menjadi lebih banyak elit.” Dulu satu patron. Sekarang banyak patron. Desentralisasi. Otonomi. Tapi yang otonom siapa? Yang desentralisasi apa? Yang dapat jatah kekuasaan ya tetap keluarga itu-itu juga. 

Di Banten, dinasti Ratu Atut sudah puluhan tahun mencengkeram. Di Mahakam Ulu, bupati mencalonkan anaknya. Di Pesawaran, bupati mengusung istrinya. Mereka bilang itu “sayang keluarga.” Di demokrasi, cinta orangtua ke anak bisa jadi pidana kalau caranya adalah mewariskan kekuasaan. Bukan mempertandingkannya.

(Ia mengambil ikan, membaliknya. Dari perut ikan, ia mengeluarkan segenggam uang kertas basah. Ia letakkan uang itu di meja, satu per satu, seperti sedang menghitung.)

Dan ini. Ini bumbu rahasianya. Politik uang. Kalian kira demokrasi kita dibiayai oleh idealisme? Oh, manis sekali. Di Barito Utara, Mahkamah Konstitusi sampai mendiskualifikasi pasangan calon karena bagi-bagi uang. Berapa? Cuma Rp150.000 sampai Rp600.000 per orang. Murah, kan? Harga satu suara di negeri ini lebih murah dari satu kilo ikan tenggiri. Di Indramayu, anggota DPRD korupsi tunjangan perumahan dan transportasi. Nilainya? Rp18,7 miliar. Itu uang rakyat. Uang yang seharusnya jadi sekolah, puskesmas, jalan. Tapi mereka pakai buat beli rumah kedua, mobil ketiga, dan senyum keempat di depan kamera.

(Ia mengangkat uang basah itu, mengendusnya.)

Amis. Uang ini amis. Bukan karena keringat. Tapi karena setiap lembarannya ditempeli izin tambang, izin hutan, izin proyek. Kata Bawaslu, bagi oligarki, pemilu bukan perebutan mandat. Tapi “investasi politik.” Investasi. Kalian pilih mereka. Mereka balikin modal dengan menjual negara. Jabatan publik bukan lagi alat pelayanan. Jabatan publik adalah “instrumen pengamanan kepentingan ekonomi.” Jual beli jabatan? Itu sudah biasa. Di Kuansing, KPK menangkap bupati karena memperjualbelikan jabatan Kepala Dinas PUPR dan Sekretaris Daerah. Jabatan jadi komoditas. Seperti ikan di pasar. Siapa yang bayar lebih. Dia yang dapat bagian perut yang paling tebal.

(Ia melempar uang itu ke lantai. Diam sejenak.)

Lalu ada bau lain. Bau yang lebih halus. Tapi lebih mematikan. Bau pembungkaman. Kalian tahu, demokrasi tanpa kebebasan itu seperti ikan tanpa air. Mati, tapi masih dipamerkan di etalase. Sepanjang 2025, ada 907 serangan digital. Kritik dibungkam dengan UU ITE. Dengan patroli siber. Dengan penangkapan. Demonstrasi Agustus 2025 disebut “perburuan aktivis pro-demokrasi terbesar pasca-reformasi.” Orang-orang yang berteriak “Indonesia Gelap” justru diseret ke ruang gelap. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia turun. Dari 79,81 ke 78,19. EIU menempatkan kita di kategori flawed democracy. Demokrasi cacat. Dengan skor 6,37. Cacat. Seperti ikan yang ekornya putus, tapi masih dijual utuh.

(Ia menatap ikan di meja. Matanya kosong.)

(Ia meletakkan pisau. Meraih sesuatu dari bawah meja. Sebuah mikrofon usang bertangkai kayu. Seperti mikrofon rapat desa. Ia meniupnya. Bunyi feedback melengking. Ia tersenyum tipis. Lalu ia berbicara dengan suara yang berubah—halus, berdasi, penuh jeda retoris.)

SUARA DPR:

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air…”

(Ia berhenti. Menoleh ke penonton dengan wajah penjual ikan kembali.)

Itu suara mereka. Suara DPR. Tapi coba kalian dengar lebih teliti. Karena suara yang keluar dari Senayan. Dari rapat-rapat tertutup. Dari balik pagar besi dan protokol, adalah suara yang sungsang. Terbalik. Seperti bayi yang lahir kaki dulu. Kepalanya di bawah. Mulutnya di atas. Dan yang keluar dari mulut itu bukan doa. Tapi kebijaksanaan yang dibalik.

(Ia mengangkat mikrofon lagi.)

SUARA DPR:

“Kami, Dewan Perwakilan Rakyat, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.”

(Ia menurunkan mikrofon.)

Kalian dengar itu? “Kepentingan rakyat.” Tapi lihat siapa yang duduk di kursi itu. Lima puluh empat persen anggota DPR adalah pengusaha. Pengusaha. Bukan petani. Bukan nelayan. Bukan buruh. Jadi ketika mereka bilang “rakyat,” yang mereka maksud adalah rakyat versi mereka: Rakyat yang punya PT. Rakyat yang punya konsesi. Rakyat yang bisa menyumbang ke partai. Sementara rakyat yang lain. Yang antre di puskesmas. Yang cari kerja. Yang harga berasnya naik. Bukan “rakyat” dalam kamus Senayan. Mereka adalah objek. Sebagai bahan konferensi pers.

(Ia mendekatkan mikrofon ke mulutnya, seperti penyanyi yang akan berbisik.)

SUARA DPR:

“Kami akan memperkuat fungsi pengawasan.”

(Ia tersenyum pahit.)

Pengawasan. Kata yang indah. Tapi lihat apa yang terjadi. Fungsi pengawasan—yang seharusnya menjadi mata dan telinga rakyat. Telah berubah menjadi alat legitimasi. Alat untuk mengesahkan apa yang sudah diputuskan di tempat lain. Ketika presiden ingin merevisi UU TNI, DPR menyetujui dalam waktu kurang dari dua minggu. Ketika oligarki ingin UU Minerba yang meluaskan konsesi, DPR bergerak cepat. Tapi ketika RUU Perampasan Aset, yang akan menyita kekayaan koruptor mau dibahas. Tiba-tiba hilang dari daftar prioritas. Kenapa? Karena DPR tidak mau membuat undang-undang yang bisa menjadi “kuburan sendiri.”

(Ia mengangkat tangannya, seperti mengetuk palu.)

SUARA DPR:

“Tinggal ketok palu.”

(Suara palu imajiner bergema.)

Itu kata mereka. “Tinggal ketok palu.” Wakil Ketua DPR pernah mengatakan itu. Bahwa masalah negara bisa diselesaikan dengan “ketok palu.” Sungsang, kan? Di parlemen yang sehat, palu adalah akhir dari perdebatan. Di sini, palu adalah awal dari pembungkaman. Palu bukan alat demokrasi. Palu adalah simbol oligarki yang percaya bahwa realitas bisa dikendalikan hanya dengan prosedur formal.

(Ia meletakkan mikrofon. Suaranya kembali menjadi suara penjual ikan—kasar, berat, amis.)

Dan yang paling sungsang dari semua ini adalah angka. Mereka bilang mereka wakil rakyat. Tapi coba lihat: setiap anggota DPR menerima tunjangan bulanan lima puluh juta rupiah. Itu sepuluh kali upah minimum Jakarta. Total gaji dan tunjangan mereka mencapai dua miliar delapan ratus juta rupiah per tahun. Sementara itu, dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu orang hidup di bawah garis kemiskinan. Dua puluh tiga juta orang. Itu hampir sebesar populasi Australia. Tapi DPR tidak pernah “ketok palu” untuk mereka. Tidak ada RUU yang dipercepat untuk kesejahteraan mereka. Yang dipercepat adalah RUU yang melayani pemodal.

(Ia menatap mikrofon yang tergeletak.)

Suara DPR itu sungsang karena mulut mereka bukan milik rakyat. Mulut mereka milik partai. Milik penyandang dana. Milik oligarki. Kita memilih mereka, tapi mereka tidak mewakili kita. Kita bayar gaji mereka, tapi mereka bekerja untuk yang membayar kampanye mereka. Itulah demokrasi sungsang: Rakyat melahirkan wakil. Tapi wakil itu lahir dengan kaki di atas. Dan ketika dia bicara. Yang keluar adalah suara tuan yang sebenarnya.

(Ia mengambil mikrofon itu sekali lagi. Untuk terakhir kalinya, ia berbicara dengan suara berdasi itu, tapi kali ini penuh kebencian yang menetes.)

SUARA DPR:

“Saudara-saudara, percayalah pada proses demokrasi.”

(Ia menjatuhkan mikrofon ke lantai. Bunyi gedebuk. Lampu berkedip.)

Proses demokrasi. Proses yang membuat bau amis ini tetap ada. Proses yang membuat kita setiap lima tahun memilih ikan yang sama. Dari kolam yang sama. Dengan air yang sama.

(Ia menatap ikan di meja. Matanya kosong.)

Kalian tahu kenapa bau ini susah hilang? Karena yang busuk bukan cuma ikannya. Tapi airnya. Sistemnya. Kita bilang “demokrasi kita sudah matang.” Matang? Ini bukan matang. Ini proses pembusukan yang dijadwalkan setiap lima tahun. Pemilu bukan momen rakyat berdaulat. Pemilu adalah momen rakyat diizinkan mencium bau yang sama, dari kemasan yang baru. Kandidat berganti. Wajah berganti. Tapi bau amisnya sama. Karena yang dipertaruhkan bukan visi, tapi akses. Akses ke anggaran. Akses ke izin. Akses ke kekuasaan.

(Ia mengambil pisau lagi. Kali ini ia mengarahkan bilahnya ke perutnya sendiri.)

Dan kalian. Kita. Adalah ikan-ikan yang lain. Yang berenang di air keruh ini. Yang setiap lima tahun dibisiki: “Pilih saya, saya akan bersihkan kolam.” Tapi kolamnya tidak pernah dibersihkan. Yang dibersihkan hanya nama-nama di baliho. Kita diajari takut pada “ikan asing.” Padahal ikan asing itu adalah cermin. Kita diajari bangga pada “demokrasi terbesar.” Padahal yang terbesar adalah jarak antara janji dan kenyataan. Dan yang paling parah: Kita diajari mendengar “suara wakil rakyat.” Padahal suara itu sungsang. Kepala di bawah, mulut di atas. Dan yang keluar bukan amanah. Tapi aroma busuk yang sama.

(Ia menurunkan pisau. Napasnya berat.)

Aku sudah tiga puluh tahun jualan ikan. Aku tahu bedanya ikan segar dan ikan busuk. Ikan segar matanya bening. Insangnya merah. Dagingnya kenyal. Ikan busuk matanya keruh. Insangnya coklat. Dagingnya hancur. Dan yang paling jelas: Baunya tidak bisa ditutupi. Parfum mahal. Kata-kata manis. Seminar internasional. Mikrofon rapat paripurna. Tidak ada yang bisa menutupi bau amis yang keluar dari perut demokrasi kita.

(Ia menusuk ikan itu tepat di matanya.)

Mata demokrasi kita sudah keruh. Insangnya sudah coklat. Suaranya sudah sungsang. Dan kita masih di sini. Berdiri di pasar yang sama. Menghirup udara yang sama. Pura-pura tidak mencium apa-apa.

(Ia meletakkan pisau. Menatap penonton. Untuk terakhir kalinya.)

Kalau kalian masih bisa mencium bau ini dan tetap diam. Maka kalian bukan korban. Kalian adalah bagian dari bau itu sendiri. Dan suara kalian. Jika tidak kalian gunakan. Akan sungsang bersama mereka.

(Lampu padam. Dalam gelap, hanya suara air menetes, dan bau amis yang menggantung, tidak pergi.)

== TAMAT ==

Catatan Sumber untuk Sutradara/Aktor Pemain:

(Fakta-fakta yang diucapkan dalam bagian “Suara DPR” merujuk pada: 54% anggota DPR adalah pengusaha. tunjangan Rp50 juta/bulan, sepuluh kali UMP Jakarta. total Rp2,8 miliar/tahun. Jumlah 23,85 juta orang miskin per Maret 2025; Fungsi pengawasan berubah menjadi alat legitimasi; Revisi UU TNI disahkan kurang dari dua minggu; RUU Perampasan Aset hilang dari prioritas; “ketok palu” sebagai simbol oligarki; dan pernyataan bahwa RUU yang menghambat oligarki sengaja tidak dibahas.)