Pemecatan Purbaya, Tidak Manusiawi..!

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-48)

Pengantar: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya pada 14 September 2026. Bukan substansi pemberhentian yang membuat publik tersentak. Melainkan caranya. Purbaya menerima kabar pemecatannya melalui sambungan telepon dari Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, saat ia tengah memaparkan materi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPD RI di Senayan. Rapat pun diskors. Beberapa menit kemudian, kursi Purbaya kosong. Beberapa jam berselang, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru. Dalam bahasa kekuasaan, ini mungkin disebut hak prerogatif presiden. Tetapi dalam bahasa kemanusiaan, ini adalah pengabaian martabat. Pemecatan yang tidak etis dan tidak manusiawi...!!

Tindakan Sangat Tidak Etis

Seorang pejabat negara sedang menjalankan tugas resmi. Kehadirannya mewakili pemerintah di hadapan lembaga legislatif. Ujug-ujug diberhentikan melalui telepon. Tanpa proses yang layak. Tanpa penghormatan. Tanpa tatap wajah.

Akademisi Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, menyebutnya sebagai praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghilangkan kewajiban seorang pemimpin untuk tetap menghormati martabat orang yang dipimpinnya. 

Di sinilah letak persoalannya. Kekuasaan sering merasa cukup hanya karena tindakannya sah.  Padahal sah belum tentu beradab.

Yang paling menghunjam dari peristiwa ini bukanlah Purbaya sebagai individu, melainkan apa yang diwakilinya. Ketika seorang Menteri Keuangan. Apalagi salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan. Diperlakukan seperti bawahan yang bisa dipanggil dan dibuang lewat telepon, Publik tidak hanya menyaksikan pergantian jabatan. Publik membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia. 

Pesan simboliknya jelas. Dalam struktur kekuasaan, manusia adalah instrumen. Ketika tidak lagi berguna. Ia disingkirkan. Tidak perlu tatap muka. Tidak perlu penjelasan. Tidak perlu proses yang beradab.

Asimetri Moral yang Menganga

Purbaya sendiri mengakui bahwa ia sempat dongkol dan sulit tidur setelah pemecatan itu. Ia menyebut reaksinya manusiawi. Tetapi justru di situlah ironinya. Yang disebut manusiawi adalah perasaan kecewa sang menteri. Sementara cara pemecatannya sendiri sama sekali tidak manusiawi. 

Ada asimetri moral yang menganga. Kekuasaan menuntut pengertian dari yang dicopot. Tetapi kekuasaan sendiri tidak merasa perlu memberikan pengertian yang layak kepada yang dicopot.

Konteks di balik pemecatan ini memperkuat kesan tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. 

Ia mengakui bahwa perombakan itu diduga menjadi salah satu pemicu pencopotannya. Dalam logika kekuasaan, ini bukan sekadar pergantian menteri. Ini adalah pertarungan antara mereka yang ingin membersihkan institusi. Dan mereka yang berkepentingan mempertahankan status quo. 

Purbaya mungkin kalah. Tetapi cara kekuasaan menyingkirkannya mengungkap sesuatu yang lebih gelap. Bahwa dalam birokrasi kita, manusia yang dianggap menghalangi kepentingan tertentu bisa disingkirkan tanpa perlu dihormati.

Eksekusi Paska Kunjungan dari India

Yang jarang disorot adalah bagaimana pemecatan ini terjadi tak lama setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan kenegaraan ke India. Prabowo menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi pada 12–13 September 2026. Dan ia berangkat dengan rombongan terbatas. 

Dalam rombongan itu, selain Menteri Luar Negeri Sugiono; Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Turut serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan. Serta sejumlah perwakilan dunia usaha. 

Kehadiran Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam delegasi ke India menjadi semacam bayang-bayang yang menunggu di sayap panggung. Beberapa jam setelah pesawat kepresidenan menyentuh landasan Halim Perdanakusuma, Suahasil dilantik menggantikan Purbaya. 

Sang wakil Menkeu yang ikut mendampingi presiden di India pulang sebagai menteri. Sementara sang Menkeu yang tinggal di Jakarta menerima pemecatan lewat telepon. Ironis bercampur tragis...!

Ironi ini memperlihatkan bahwa transisi kekuasaan tidak selalu terjadi di ruang sidang atau meja rapat. Ia bisa terjadi di kabin pesawat. Di sela-sela kunjungan diplomatik. Di ruang tunggu bandara. 

Purbaya tidak dipecat karena tidak kompeten. Ia dipecat karena dianggap tidak lagi selaras. Dan cara pemecatannya lewat telepon. Saat ia sedang bekerja. Menegaskan bahwa dalam logika kekuasaan yang kehilangan etika, manusia hanyalah variabel yang bisa diganti. Kapan saja. Di mana saja. Tanpa perlu dihormati.

Mengandung Konsekuensi Moral

Memecat seorang menteri bukan sekadar tindakan administratif. Ia adalah tindakan yang mengandung konsekuensi moral bagi pelakunya. Termasuk bagi yang dipecat. Dan bagi seluruh bangunan kepercayaan publik. 

Karena itu, etika pemberhentian pejabat publik tidak bisa direduksi menjadi sekadar pertanyaan: Apakah sah secara konstitusi? Melainkan harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah cara itu telah memperlakukan manusia sebagai manusia?

Beberapa etika memecat seorang Menteri, sejatinya perlu mengacu pada beberapa hal:

Pertama, etika menuntut penghormatan terhadap martabat. Kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghapus kewajiban untuk menghormati martabat orang yang diberhentikan. Menteri adalah manusia. Bukan sekadar instrumen kekuasaan. 

Ketika ia diberhentikan melalui telepon saat sedang menjalankan tugas negara, pesan yang tersampaikan bukan hanya: Anda tidak lagi menjabat. Melainkan: Anda tidak layak dihormati. Etika memisahkan antara substansi keputusan dan cara penyampaiannya. Keduanya sama-sama bermakna.

Kedua, etika menuntut prosedur yang layak. Pemecatan seharusnya mengikuti jalur protokoler dan birokrasi. Yang memungkinkan adanya dialog, penjelasan, dan transisi yang beradab. 

Dalam tradisi administrasi publik yang sehat, pemberhentian pejabat tinggi disertai dengan komunikasi yang jelas tentang alasan, penghargaan atas kontribusi, dan penyiapan transisi. Bukan karena kekuasaan harus meminta izin. Melainkan karena kekuasaan yang beradab tahu bahwa manusia membutuhkan penutupan yang bermartabat.

Ketiga, etika menuntut keteladanan. Pemimpin tertinggi tidak hanya menghasilkan kebijakan. Perilakunya membentuk persepsi tentang apa yang dianggap wajar dalam menggunakan kekuasaan. 

Ketika pucuk kepemimpinan menormalisasi pemecatan tanpa etika, seluruh bangunan birokrasi belajar bahwa martabat adalah kata kosong. Sebaliknya, ketika pemecatan dilakukan dengan hormat, itu menjadi teladan bahwa kekuasaan bisa tegas tanpa kejam.

Ujian Kekuasaan

Pada akhirnya, etika memecat seorang menteri adalah ujian bagi kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang tidak mampu memperlakukan manusia dengan hormat sesungguhnya sedang mengkhianati dasar moral dari kewenangan yang dimilikinya.

Pemecatan Purbaya bukan sekadar berita politik. Ia adalah cermin. Di dalamnya kita melihat wajah kekuasaan yang kehilangan kemanusiaannya. 

Dan jika kita hanya diam. Kita ikut menandatangani kebiadaban itu. Bangsa yang besar diukur dari cara ia memperlakukan mereka yang jatuh. Kekuasaan yang tegas tanpa etika hanyalah tirani. 

Maka etika bukan kemewahan. Melainkan napas keadaban. Pecat boleh, tetapi hormati dulu kemanusiaan. Untuk memecat seorang buruh saja etikanya disurati atau dipanggil dulu untuk diberikan arahan dan pemahaman. Jangan main kepret aja...!!!

Hikayat Negeri yang Lupa Amanah

Alkisah, tatkala negeri itu dipanggil tanah air,
hiduplah para tuan pemuka dan paduka 

yang bersumpah di bawah kitab suci...

Maka berhamburanlah kata: amanah, jujur, adil dan makmur...
Namun hati tuan pemuka dan paduka bagai gudang bocor
Uang rakyat mengalir ke pundi-pundi sendiri.

Setiap butir beras yang kau rampas,
akan menjadi batu koral di lehermu
Setiap tetes keringat rakyat yang kau hisap,
akan menjadi sungai darah di depan pengadilan abadi
Setiap janji yang kau khianati,
akan menjadi godam penghancur peti kekuasaanmu.

Tuan,
kekuasaanmu seperti asap dupa
wangi sebentar, lalu hilang
Namamu boleh terukir di marmer,
Namun bagai debu yang berserakan
Singgasanamu bisa kau lapisi emas,
tapi cacing tanah tetap mengintai di bawahnya.

Tuan,
kau bukan Tuhan.
Kau hanya bayang yang diberi kursi.
Kau hanya suara yang diberi mikrofon.
Kau hanya jari yang diberi cincin.
Tapi jari itu bisa kering,
suara itu bisa parau,
kursi itu bisa luluh lantak.

Maka dengar, Tuan,
sebelum senja jatuh di singgasana
Kuasa adalah titipan,
bukan tubuh yang bisa kau peluk selamanya.
Bila kau khianati,
bumi akan bersaksi,
langit akan bersaksi,
dan rakyat
rakyat adalah suara yang tak bisa kau kubur.

Di hadapan Yang Maha Adil,
kau bukan raja.
Kau bukan penguasa.
Kau bukan pemilik.
Kau hanya jiwa telanjang
yang harus mempertanggungjawabkan
setiap luka yang kau tanam,
setiap doa yang kau abaikan,
setiap harapan yang kau tikam.

Dan kami,
rakyat yang kau sebut kecil,
terus berjalan
membawa luka sebagai pelajaran,
membawa harapan sebagai ibadah,
sampai keadilan menjadi nyanyian
semua makhluk di bawah langit.

Sebab di hadapan Tuhan,
tidak ada mahkota
Yang ada hanya amal
Tidak ada istana.
Yang ada hanya hati
Tidak ada kuasa
Yang ada hanya pertanggungjawaban.

Tuan,
dengar!
Ini jeritan dua ratus juta luka.
Ini doa dua ratus juta napas.
Ini bukan sajak.
Ini suara bumi
yang kerap kau anggap bisu.

Features Purbaya: "Hidup Baru Sang Menteri Koboy"

Pengantar: Setiap Pukul 05.30 WIB. Dulu, jam ini adalah jam paling menegangkan bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Layar ponselnya menyala. Grup WhatsApp penuh laporan pasar, rupiah, obligasi, dan tekanan politik. Kini, di hari-hari setelah 14 September 2026, jam itu miliknya sendiri. Tidak ada ajudan yang mengetuk pintu. Tidak ada mobil dinas yang menunggu di depan. Tidak ada Pak Menteri yang harus segera dijawab. Yang ada hanya aroma kopi, suara burung, dan keheningan yang dulu terasa mustahil. Sang Menteri Koboy, kini tampaknya mulai menata kembali kekusutan benak, rambut dan wajahnya...


Menteri Koboi, Turun dari Kuda

Selepas dari beban sebagai Menteri Keuangan, Purbaya seperti orang yang baru keluar dari ruang operasi. Selama setahun, ia hidup di tengah angka yang tidak pernah tidur. 

Defisit 0,9 persen, SAL Rp200 triliun, dividen Danantara Rp120 triliun, pertumbuhan 6 persen, restitusi pajak, bea cukai, DPR, pasar modal, hingga kritik internal yang tak pernah selesai. Semua menuntut jawaban. Semua menuntut ketenangan. Padahal, di dalam kepalanya, mungkin tidak pernah benar-benar tenang.

Dulu, ia dijuluki "menteri koboi". Gaya bicaranya ceplas-ceplos. Kebijakannya ekspansif. Dan keberaniannya sering dianggap keterlaluan. Ia menggelontorkan dana ke bank Himbara. Bicara soal pertumbuhan. Dan sesekali menabrak pakem birokrasi. 

Tetapi di balik itu, ia juga manusia. Manusia yang lelah. Manusia yang setiap pagi harus memastikan negara tidak goyah. Sementara publik menuntut ia sempurna.

Tak Perlu Sempurna, Butuh Hobi dan Bahagia

Pagi ini, ia bisa memasak sendiri. Atau sekadar membeli bubur di pinggir jalan,. Tanpa protokoler. Tanpa pengawalan. Dulu, pergi ke pasar bisa jadi berita. Sekarang, ia bisa bertanya harga cabai tanpa ada yang mengutip ucapannya. Ia bisa bercanda dengan pedagang. Menawar ikan. Lalu pulang dengan kantong kresek. Hal-hal kecil yang dulu terasa mewah. Kini justru menjadi kemewahan sesungguhnya.

Kabarnya, ia kembali menekuni hobi. Bersepeda pagi, memancing, membaca buku, atau sekadar duduk di teras. Tidak ada lagi rapat maraton yang harus ia pimpin. Tidak ada lagi mikrofon DPR yang menuntut penjelasan. Tidak ada lagi pasar yang menunggu pidatonya. Rupiah boleh melemah, IHSG boleh menguat. Tetapi ia tidak perlu ikut melemah atau menguat. Ia hanya perlu menikmati kopinya.

Tentu, kadang ia masih menonton berita. Melihat Suahasil Nazara duduk di kursi yang dulu ia tempati. Melihat angka-angka yang dulu ia pertahankan. Ia mungkin tersenyum kecil. 

"Dulu saya yang bikin pasar deg-degan. Sekarang saya cuma penonton," begitu kira-kira guraunya. Ia tidak perlu lagi menelepon bank sentral. Tidak perlu lagi menjelaskan defisit. Tidak perlu lagi berdebat soal dividen. Semua itu sudah menjadi beban orang lain.

Kemewahan Menjadi Manusia Biasa

Hidup selepas jabatan memang tidak selalu mudah. Ada rasa kehilangan. Ada kesunyian. Ada pertanyaan "siapa saya sekarang?" Tetapi bagi Purbaya, kebebasan ini seperti obat. Ia bisa tidur delapan jam. Ia bisa bangun tanpa alarm. Ia bisa pergi ke luar kota tanpa protokol. Ia bisa gagal menanam cabai tanpa harus membuat pernyataan pers. Kegagalan kecil itu justru menyembuhkan.

Dulu, ia harus selalu benar. Setiap kata bisa menggerakkan triliunan rupiah. Setiap diam bisa memicu spekulasi. Sekarang, ia boleh salah. Ia boleh lupa. Ia boleh tidak tahu. Ia boleh menjadi manusia biasa. Dan itu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli oleh jabatan.

Senja di Warung Kopi

Jika suatu hari Anda melihat pria paruh baya bersandal, berbaju santai, duduk di warung kopi, jangan kaget. Mungkin itu Purbaya. Ia tidak sedang mengawasi pasar. Ia sedang mengawasi senja. Ia tidak sedang menghitung defisit. Ia sedang menghitung nikmatnya gorengan. Ia tidak sedang menyelamatkan negara. Ia sedang menyelamatkan dirinya sendiri.

Kekuasaan memang berat. Banyak orang mengira menjadi Menteri Keuangan adalah puncak karier. Padahal, di balik jas rapi dan mikrofon, ada manusia yang ingin bebas. Purbaya kini sudah bebas. Ia tidak lagi menjadi berita utama. Ia tidak lagi menjadi sasaran kritik. Ia hanya menjadi dirinya sendiri.

Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, baterai ponselnya bertahan sampai malam. Bukan karena ia sibuk. Tetapi karena ia tidak perlu lagi menjawab dunia.

Selamat menikmati hidup, Pak Purbaya. Negara mungkin masih berjalan. Tetapi Anda akhirnya bisa berhenti sejenak. Minum kopi di sore hari. Memancing ikan di pekarangan belakang rumah. Duduk santai di teras rumah. Tentu saja, sambil membaca tulisan-tulisan cadas di www.nanasuryana.com...

Tragedi Purbaya: "Ketika Wajah Kekuasaan Menolak Dikritik"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-48)

Pengantar: Pagi itu, 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa masih duduk sebagai Menteri Keuangan. Ia berbicara di depan Komisi IV DPD RI tentang ekonomi yang masih terjaga. Defisit 0,9 persen terhadap PDB. Sore harinya, pukul 15.30 WIB, ia sudah bukan siapa-siapa. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Dalam hitungan jam, seorang menteri yang pagi itu berbicara tentang stabilitas berubah menjadi mantan menteri yang selama setahun penuh kejutan. Pasar menyambut dengan riang. IHSG yang sempat anjlok 2,6 persen tiba-tiba melonjak lebih dari 200 poin. Rupiah ditutup melemah ke Rp17.669 per dolar AS. Tetapi saham BBRI, BMRI, dan BBNI mendadak menguat. Pasar seolah berkata: good riddance. Ah, sesungguhnya ada apa gerangan? Pencopotan Purbaya begitu mendadak dan menghentak? Kalau begitu, mari kita gedor pintu misterinya...!!

Sarat Misteri, Terlalu Agresif

Pertanyaannya sederhana. Tetapi jawabannya sungguh rumit penuh misteri. Jika persoalannya defisit, mengapa mengganti orang yang menjaga kas? Defisit APBN hingga Agustus 2026 tercatat 0,9 persen terhadap PDB. Sekitar Rp235,6 triliun. Penerimaan pajak hingga Juli tumbuh 23,7 persen.  

Angka-angka ini tidak menunjukkan kegagalan. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, bahkan menyebut alasan pencopotan Purbaya bermula dari kendala koordinasi internal Kementerian Keuangan. Terutama antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak soal pergantian Eselon II dan restitusi pajak yang ditahan.

Tetapi ada hipotesis lain yang lebih menarik. Menyoal dividen Rp120 triliun. Purbaya beberapa kali menegaskan bahwa setoran keuntungan Danantara sebesar Rp120 triliun akan masuk ke kas negara pada tahun ini. 

Namun, hingga kini belum ada realisasinya. Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai permintaan Purbaya ujug-ujug dan mengatasnamakan Presiden. 

Jika persoalannya siapa yang berhak atas kas. Maka pergantian ini menjadi jauh lebih menarik. Purbaya diganti bukan karena gagal. Melainkan karena terlalu agresif. Atau terlalu berani menyentuh kepentingan yang lebih besar.

Efek Sandangan Menteri Koboy

Gaya kepemimpinan Purbaya memang layak dikritik. Ia dijuluki menteri koboi karena gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos dan bombastis. Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia menilai Purbaya terlalu optimis saat awal menjabat tetapi tidak terbukti melalui kinerjanya. 

Ia berbicara tentang pertumbuhan ekonomi 6 persen. Tetapi ekonomi semester I-2026 hanya tumbuh sekitar 5,45 persen. Ia menggelontorkan Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank Himbara. Sebuah kebijakan yang dikritik keras. Karena melanggar konstitusi dan berpotensi memicu inflasi.

Namun, kritik terhadap Purbaya juga tidak sepenuhnya adil. Seorang ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan: "Pergantian ini tidak boleh langsung dibaca sebagai vonis bahwa Purbaya gagal". 

Purbaya memang membawa pendekatan ekspansif melalui penempatan dana SAL ke bank pemerintah dan dorongan kredit. Ia mencoba mendobrak stagnasi. Meskipun dengan cara yang sering kali terkesan sembrono. Dan itulah tragedinya. Ia diadili bukan karena hasilnya. Tetapi karena gayanya.

Penggantinya Orang Dalam

Yang lebih ironis, penggantinya, Suahasil Nazara, adalah sosok yang selama 14 tahun menjadi orang dalam Kementerian Keuangan. Ia Guru Besar Ilmu Ekonomi UI. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Seorang teknokrat fiskal dalam arti paling literal. Akademisi yang menghabiskan hampir seluruh karier di dalam mesin birokrasi. 

Apakah pemilihannya menunjukkan kembalinya teknokrasi konservatif? Atau justru sebaliknya. Ia dipilih karena lebih bisa bekerja sama dalam konfigurasi kekuasaan ekonomi yang sedang berubah?

Pengamat sosial Hadipras menulis dengan tajam: "Kehadiran seorang teknokrat di tengah ambisi politik yang boros anggaran bukanlah tanda bahwa kekuasaan sedang bertobat. 

Ia dihadirkan bukan untuk mengerem laju kereta yang ugal-ugalan. Melainkan untuk memastikan bahwa benturan yang akan terjadi dilapisi oleh dokumen-dokumen legal yang rapi. 

Purbaya mungkin bukan menteri yang sempurna. Ia terlalu banyak bicara. Terlalu sering menciptakan kejutan. Dan terlalu berani menabrak. Tetapi dalam ekosistem kekuasaan yang lebih menyukai kenyamanan daripada kebenaran. Keberaniannya justru menjadi dosa. 

Ia dihukum bukan karena gagal. Melainkan karena mengganggu. Dan penggantinya, sang teknokrat tulen, akan memastikan bahwa angka-angka tetap terlihat sehat. Tanpa mengganggu kepentingan yang lebih besar.

Inilah tragedi sesungguhnya. Bukan pencopotan Purbaya. Melainkan apa yang ia ungkap tentang wajah kekuasaan yang menolak dikritik.

Wajah Kekuasaan yang Menolak Dikritik

Wajah kekuasaan yang menolak dikritik tidak selalu tampil dengan akumulasi pasukan, deretan tank atau pembredelan pers. Ia bisa tampil lebih sopan. Lewat rotasi kabinet, pelantikan kilat, dan senyum pasar modal. 

Gebrakan Purbaya. Seperti menyoal dividen Danantara Rp120 triliun. Menempatkan Rp200 triliun SAL ke bank Himbara. Serta berbicara pertumbuhan 6 persen. Lalu mengkritik koordinasi internal Kemenkeu, adalah cermin yang menyilaukan. 

Ia bukan hanya melawan angka. Tetapi membuka kotak hitam. Di mana kas negara, kekuasaan, dan kepentingan bisnis saling bersenggama. Reaksi kekuasaan tidak datang lewat debat substansi. 

Tidak ada dialog tentang legalitas SAL. Tidak ada perhitungan terbuka soal risiko inflasi. Tidak ada penjelasan mengapa dividen tak kunjung masuk. Yang datang adalah pergantian mendadak. Dan tragisnya pasar disuruh bertepuk tangan.

Di negeri ini, kritik dari dalam adalah pengkhianatan. Kritik dari luar adalah provokasi. Purbaya dianggap melanggar pakem. Ia berbicara terlalu keras. Terlalu publik. Terlalu berani menyentuh. Maka ia dijadikan contoh. KAlau gak mau "di- Purbayakan."

Pesannya jelas. Siapa pun yang membuka pintu kas dan mempertanyakan arus uang akan dicap tidak koordinatif. Lalu disingkirkan dengan bahasa stabilitas.

Teknokrat penggantinya bukan solusi. Melainkan pelapis. Ia hadir untuk memastikan kebijakan tetap terlihat rapi, legal, dan market-friendly. 

Kekuasaan menolak dikritik bukan karena ia kuat. Melainkan karena ia rapuh terhadap transparansi. Purbaya mungkin salah gaya. Tetapi ia mengungkap satu hal. Di balik wibawa anggaran, ada kekuasaan yang tak mau diperiksa. 

Dan yang tak mau diperiksa, biasanya punya sesuatu untuk disembunyikan. Itulah tragedi kedua. Bukan hanya Purbaya yang jatuh. Tetapi nalar publik yang ikut dibungkam. 

Kekuasaan boleh berganti wajah. Tetapi ia tetap menolak bercermin. Apalagi kalau cerminnya retak dan kusam. Jika pun dipaksakan untuk berkaca. Maka akan tampak wajah kekuasaannya yang benjol-benjol...Maaf...!!!