Narasi Pembuka: Pukul 03.20, Selasa, 27 Oktober 2026. Di sebuah pondok di Mojolaban, Sukoharjo, dua belas santriwati berusia 10 hingga 16 tahun sedang tidur. Pintu didobrak. Personel Brimob bersenjata laras panjang masuk. Anak-anak itu terbangun dalam kondisi belum mengenakan jilbab.
Operasi Mi Babi
Mereka ditarik keluar. Dibentak. Dan menurut pengurus pondok. Sebagian sempat ditodongkan senjata. Empat ustazah turut diamankan. Dua balita berusia tiga dan lima tahun ikut dibawa ke Polsek tanpa pendampingan wali.
Operasi itu bagian dari penyidikan kasus pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro pada 12 September 2026.
Polisi mengejar seorang buronan berinisial "I" yang diduga bersembunyi di sana. Izin pengadilan dikantongi. Tersangka tidak ditemukan.
Yang tersisa: Trauma. Barang pribadi disita. Dan pertanyaan yang jauh lebih berat daripada sekadar prosedur.
Filsafat hukum sejak lama bergulat dengan satu ketegangan: Antara legalitas dan legitimasi. Sesuatu bisa sah secara formal. Ada surat, ada izin, ada dasar penyidikan. Tetapi tetap rapuh secara etis.
Penggerebekan ini adalah contoh telanjang dari jarak antara keduanya. Polisi benar bahwa pembakaran warung adalah tindak pidana yang harus diusut. Tetapi mengusut pidana bukan lisensi untuk menanggalkan seluruh pertimbangan kemanusiaan.
Hukum yang masuk ke sebuah kamar tidur anak-anak pada pukul tiga pagi dengan senjata terhunus telah berhenti menjadi hukum yang melindungi.
Ia telah berubah menjadi kekuasaan yang murni. Dan kekuasaan murni, dalam tradisi filsafat mana pun, selalu curiga terhadap dirinya sendiri.
Komnas HAM menyebut dua belas santriwati itu “anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus”. Mereka wajib didampingi orang tua. Pembimbing kemasyarakatan. Dan advokat. Tidak satu pun itu terjadi.
Aparat yang masuk dilaporkan seluruhnya laki-laki, tanpa Polwan, di ruang tidur perempuan pada dini hari.
Komisioner Komnas HAM menyoroti “privasi dan martabat perempuan” sebagai aspek yang tidak bisa dinegosiasikan.
Di sini hukum berhadapan dengan sesuatu yang lebih tua daripada dirinya sendiri. Rasa malu, harga diri, dan hak seorang anak untuk merasa aman di tempat ia seharusnya dilindungi.
Pembelaan pihak kepolisian bergerak di dua rel.
Pertama, bahwa pondok itu “tidak terdaftar” di Kementerian Agama dan beroperasi tanpa izin.
Kedua, bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan izin pengadilan dan merupakan pengembangan penyidikan yang sah.
Keduanya benar secara administratif. Tetapi keduanya juga tidak menjawab pertanyaan yang paling mendasar: Apakah ketiadaan izin operasional menghapus hak anak-anak di dalamnya untuk diperlakukan sebagai anak?
Apakah surat pengadilan membenarkan masuknya orang-orang bersenjata ke kamar tidur belasan gadis di bawah umur. Tanpa satu pun perempuan di antara mereka?
Jelas ini suatu tindakan yang sangat tidak profesional dan juga bahkan tidak proporsional”.
Yang dipersoalkan bukan penegakan hukumnya. Ia mempersoalkan caranya. Dan caranya, dalam tradisi etika, adalah bagian dari hukum itu sendiri. Bukan pelengkap, bukan hiasan.
Hukum yang dijalankan dengan cara yang melukai anak-anak telah gagal bahkan sebelum ia selesai.
Ada ironi yang lebih dalam. Warung yang dibakar menjual makanan berbahan babi. Pembakaran itu, jika benar dilakukan, adalah kejahatan terhadap hak orang lain untuk berusaha dan hidup aman.
Sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip paling dasar dari kehidupan bersama. Tetapi respons negara terhadap pelanggaran itu justru memperluas luka. Dari satu warung yang terbakar. Menjadi dua belas anak yang ketakutan.
Negara seharusnya memulihkan, bukan menambah daftar korban. Jika hukum hanya mampu membalas kekerasan dengan kekerasan lain yang menyasar yang lemah. Maka ia bukan lagi keadilan. Ia hanyalah kekuasaan yang memakai jubah hukum.
MUI menuntut klarifikasi terbuka dan mendesak Propam memeriksa dugaan pelanggaran. Kapolres Sukoharjo menyampaikan permintaan maaf atas “ketidaknyamanan”.
Mabes Polri menyebut akan mendalami melalui Propam dan menyiapkan pendampingan psikologis.
Semua itu langkah yang seharusnya ada sejak awal. Bukan setelah kegaduhan. Tetapi permintaan maaf administratif tidak menyembuhkan anak yang terbangun dengan laras senjata di depan wajahnya.
Ia hanya menandai bahwa negara tahu ia telah melampaui batas. Tanpa benar-benar yakin batas itu di mana.
Pertanyaan filosofisnya bukan apakah polisi boleh mengusut pembakaran. Tentu boleh. Pertanyaannya adalah: Kapan negara berhenti menjadi pelindung dan mulai menjadi ancaman?
Jawabannya sederhana dan sekaligus mengerikan: Ketika ia lupa bahwa di balik setiap pintu yang didobrak. Ada manusia yang tidur. Yang berhak bangun tanpa rasa takut.
Akuntabilitas Komando dan Ujian bagi Kapolri
Ironi terbesar dari peristiwa ini bukanlah kesalahan prosedur di lapangan, melainkan siapa yang harus menanggungnya.
Dalam tradisi militer dan kepolisian, dikenal satu prinsip yang tidak bisa ditawar: command responsibility. Seorang komandan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya. Bukan karena ia memerintahkan secara langsung. Tetapi karena ia adalah pemegang tongkat komando.
Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika Dharma Sena, tidak mungkin berada di setiap pintu yang didobrak. Tetapi ia adalah penanggung jawab tertinggi di wilayah hukumnya. Ketika anak buahnya masuk ke kamar tidur anak-anak dengan laras senjata terhunus, pertanggungjawaban itu tidak bisa dialihkan kepada “oknum” atau “prosedur”.
Di sinilah Kapolri diuji. Bukan di ruang rapat, bukan di pidato. Tetapi di depan satu pertanyaan sederhana: Apakah ia akan membiarkan prinsip komando menjadi kosong? Ataukah ia akan menegakkannya?
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, telah menyerukan agar Kapolri mengevaluasi secara menyeluruh dan mencopot Kapolda Jawa Tengah serta Kapolres Sukoharjo. “Kapolda dan Kapolres harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya,” tegasnya.
Desakan serupa datang dari Pemuda Masjid Dunia, yang menuntut pencopotan keduanya karena menilai tindakan aparat sebagai “tindakan sewenang-wenang dan dugaan kejahatan prosedur hukum”.
Namun, mencopot bukan satu-satunya jalan. Ada spektrum tindakan yang bisa diambil Kapolri. Dan setiap pilihan mengandung makna filosofisnya sendiri.
Yang paling ringan adalah evaluasi kepemimpinan. Sebuah teguran administratif yang sering kali berhenti sebagai simbol tanpa akibat.
Yang lebih berat adalah pemeriksaan oleh Propam dan penindakan etik jika ditemukan pelanggaran.
Komnas HAM telah mendesak Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur, penyitaan, dan penggunaan kekuatan berlebihan. Termasuk mengaudit keabsahan surat izin penggeledahan.
Yang paling berat adalah pencopotan jabatan, sebuah tindakan yang tidak hanya menghukum individu tetapi juga mengirim pesan ke seluruh korps: Bahwa komando bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab.
Kapolri juga harus memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus pembakaran warung tetap berjalan tanpa menjadikan anak-anak sebagai korban.
Komnas HAM menegaskan bahwa “upaya penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan mencederai HAM itu sendiri”. Ini adalah pesan ganda: Jangan hentikan penyidikan. Tetapi jangan juga lanjutkan dengan cara yang melukai.
Kapolri harus mampu memisahkan dua hal yang sering kali dicampur: menegakkan hukum dan menghukum warga.
Yang paling mendasar, Kapolri perlu membuka ruang evaluasi publik yang selama ini tertutup.
Selama proses pemeriksaan dilakukan di balik pintu. Selama hasilnya tidak pernah diumumkan. Selama sanksi, hanya berupa pencopotan atau mutasi yang tidak dijelaskan. Maka kepercayaan publik tidak akan pulih.
Hukum yang dijalankan dalam kegelapan selalu tampak seperti konspirasi.
Kapolri harus berani mengumumkan apa yang ditemukan. Siapa yang bertanggung jawab. Dan apa yang akan diubah. Bukan karena publik menuntut sensasi. Tetapi karena akuntabilitas adalah satu-satunya jembatan antara kekuasaan dan kepercayaan.
Pada akhirnya, tindakan Kapolri terhadap Kapolres Sukoharjo bukanlah soal satu jabatan. Ia adalah soal apakah institusi ini masih percaya bahwa komando berarti tanggung jawab. Ataukah komando telah berubah menjadi sekadar simbol yang bisa dilepas ketika badai datang.
Jika Kapolri memilih diam. Ia mengajarkan seluruh korps bahwa yang penting adalah selamat. Bukan benar.
Jika Kapolri memilih bertindak. Ia mengajarkan bahwa bahkan yang berpangkat pun harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di bawah komandonya.
Pilihan itu, sekecil apa pun kelihatannya. adalah cermin dari seluruh masa depan Polri.
Slogan terbaru "Polri bersama masyarakat". Hendaknya tanpa ragu segera realisasikan. Sangat menyedihkan kalau slogan luhur berbudi itu cuma slogan omong kosong belaka...!!
Kedua, bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan izin pengadilan dan merupakan pengembangan penyidikan yang sah.
Keduanya benar secara administratif. Tetapi keduanya juga tidak menjawab pertanyaan yang paling mendasar: Apakah ketiadaan izin operasional menghapus hak anak-anak di dalamnya untuk diperlakukan sebagai anak?
Apakah surat pengadilan membenarkan masuknya orang-orang bersenjata ke kamar tidur belasan gadis di bawah umur. Tanpa satu pun perempuan di antara mereka?
Jelas ini suatu tindakan yang sangat tidak profesional dan juga bahkan tidak proporsional”.
Yang dipersoalkan bukan penegakan hukumnya. Ia mempersoalkan caranya. Dan caranya, dalam tradisi etika, adalah bagian dari hukum itu sendiri. Bukan pelengkap, bukan hiasan.
Hukum yang dijalankan dengan cara yang melukai anak-anak telah gagal bahkan sebelum ia selesai.
Ada ironi yang lebih dalam. Warung yang dibakar menjual makanan berbahan babi. Pembakaran itu, jika benar dilakukan, adalah kejahatan terhadap hak orang lain untuk berusaha dan hidup aman.
Sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip paling dasar dari kehidupan bersama. Tetapi respons negara terhadap pelanggaran itu justru memperluas luka. Dari satu warung yang terbakar. Menjadi dua belas anak yang ketakutan.
Negara seharusnya memulihkan, bukan menambah daftar korban. Jika hukum hanya mampu membalas kekerasan dengan kekerasan lain yang menyasar yang lemah. Maka ia bukan lagi keadilan. Ia hanyalah kekuasaan yang memakai jubah hukum.
MUI menuntut klarifikasi terbuka dan mendesak Propam memeriksa dugaan pelanggaran. Kapolres Sukoharjo menyampaikan permintaan maaf atas “ketidaknyamanan”.
Mabes Polri menyebut akan mendalami melalui Propam dan menyiapkan pendampingan psikologis.
Semua itu langkah yang seharusnya ada sejak awal. Bukan setelah kegaduhan. Tetapi permintaan maaf administratif tidak menyembuhkan anak yang terbangun dengan laras senjata di depan wajahnya.
Ia hanya menandai bahwa negara tahu ia telah melampaui batas. Tanpa benar-benar yakin batas itu di mana.
Pertanyaan filosofisnya bukan apakah polisi boleh mengusut pembakaran. Tentu boleh. Pertanyaannya adalah: Kapan negara berhenti menjadi pelindung dan mulai menjadi ancaman?
Jawabannya sederhana dan sekaligus mengerikan: Ketika ia lupa bahwa di balik setiap pintu yang didobrak. Ada manusia yang tidur. Yang berhak bangun tanpa rasa takut.
Akuntabilitas Komando dan Ujian bagi Kapolri
Ironi terbesar dari peristiwa ini bukanlah kesalahan prosedur di lapangan, melainkan siapa yang harus menanggungnya.
Dalam tradisi militer dan kepolisian, dikenal satu prinsip yang tidak bisa ditawar: command responsibility. Seorang komandan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya. Bukan karena ia memerintahkan secara langsung. Tetapi karena ia adalah pemegang tongkat komando.
Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika Dharma Sena, tidak mungkin berada di setiap pintu yang didobrak. Tetapi ia adalah penanggung jawab tertinggi di wilayah hukumnya. Ketika anak buahnya masuk ke kamar tidur anak-anak dengan laras senjata terhunus, pertanggungjawaban itu tidak bisa dialihkan kepada “oknum” atau “prosedur”.
Di sinilah Kapolri diuji. Bukan di ruang rapat, bukan di pidato. Tetapi di depan satu pertanyaan sederhana: Apakah ia akan membiarkan prinsip komando menjadi kosong? Ataukah ia akan menegakkannya?
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, telah menyerukan agar Kapolri mengevaluasi secara menyeluruh dan mencopot Kapolda Jawa Tengah serta Kapolres Sukoharjo. “Kapolda dan Kapolres harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya,” tegasnya.
Desakan serupa datang dari Pemuda Masjid Dunia, yang menuntut pencopotan keduanya karena menilai tindakan aparat sebagai “tindakan sewenang-wenang dan dugaan kejahatan prosedur hukum”.
Namun, mencopot bukan satu-satunya jalan. Ada spektrum tindakan yang bisa diambil Kapolri. Dan setiap pilihan mengandung makna filosofisnya sendiri.
Yang paling ringan adalah evaluasi kepemimpinan. Sebuah teguran administratif yang sering kali berhenti sebagai simbol tanpa akibat.
Yang lebih berat adalah pemeriksaan oleh Propam dan penindakan etik jika ditemukan pelanggaran.
Komnas HAM telah mendesak Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur, penyitaan, dan penggunaan kekuatan berlebihan. Termasuk mengaudit keabsahan surat izin penggeledahan.
Yang paling berat adalah pencopotan jabatan, sebuah tindakan yang tidak hanya menghukum individu tetapi juga mengirim pesan ke seluruh korps: Bahwa komando bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab.
Kapolri juga harus memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus pembakaran warung tetap berjalan tanpa menjadikan anak-anak sebagai korban.
Komnas HAM menegaskan bahwa “upaya penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan mencederai HAM itu sendiri”. Ini adalah pesan ganda: Jangan hentikan penyidikan. Tetapi jangan juga lanjutkan dengan cara yang melukai.
Kapolri harus mampu memisahkan dua hal yang sering kali dicampur: menegakkan hukum dan menghukum warga.
Yang paling mendasar, Kapolri perlu membuka ruang evaluasi publik yang selama ini tertutup.
Selama proses pemeriksaan dilakukan di balik pintu. Selama hasilnya tidak pernah diumumkan. Selama sanksi, hanya berupa pencopotan atau mutasi yang tidak dijelaskan. Maka kepercayaan publik tidak akan pulih.
Hukum yang dijalankan dalam kegelapan selalu tampak seperti konspirasi.
Kapolri harus berani mengumumkan apa yang ditemukan. Siapa yang bertanggung jawab. Dan apa yang akan diubah. Bukan karena publik menuntut sensasi. Tetapi karena akuntabilitas adalah satu-satunya jembatan antara kekuasaan dan kepercayaan.
Pada akhirnya, tindakan Kapolri terhadap Kapolres Sukoharjo bukanlah soal satu jabatan. Ia adalah soal apakah institusi ini masih percaya bahwa komando berarti tanggung jawab. Ataukah komando telah berubah menjadi sekadar simbol yang bisa dilepas ketika badai datang.
Jika Kapolri memilih diam. Ia mengajarkan seluruh korps bahwa yang penting adalah selamat. Bukan benar.
Jika Kapolri memilih bertindak. Ia mengajarkan bahwa bahkan yang berpangkat pun harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di bawah komandonya.
Pilihan itu, sekecil apa pun kelihatannya. adalah cermin dari seluruh masa depan Polri.
Slogan terbaru "Polri bersama masyarakat". Hendaknya tanpa ragu segera realisasikan. Sangat menyedihkan kalau slogan luhur berbudi itu cuma slogan omong kosong belaka...!!
